DetikNews
Rabu 24 April 2019, 16:22 WIB

Hanura ke Fadli: Bikin Pansus Kecurangan Pemilu di Republik Kertanegara Aja

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Hanura ke Fadli: Bikin Pansus Kecurangan Pemilu di Republik Kertanegara Aja Foto: Kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jaksel. (Marlinda-detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan pansus kecurangan pemilu. Fraksi Hanura DPR RI menilai usulan itu menunjukkan sikap kepanikan dan keputusasaan Waketum Gerindra itu.

"Pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa, kecurangan pada pemilu ini sangatlah terstruktur, sistematik, masif, dan brutal (TSMB) menunjukkan kepanikan dan keputusasaan seorang politikus yang kalah di medan tempur, sehingga tidak lagi bisa berfikir jernih, di mana konstruksi berfikir-nya runtuh akibat bos-nya, yakni Prabowo Subianto mengalami kegagalan untuk yang ketiga kalinya dalam kontestasi Pilpres," kata Ketua Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Rabu (24/4/2019).

Inas menyayangkan usulan pembentukan pansus tersebut dilayangkan karena Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, paslon yang didukung Fadli, tak bisa mengungguli pasangan petahana, Jokowi-Ma'ruf Amin, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.


"Seharusnya pembentukan pansus pemilu didasari oleh keinginan memperbaiki sistem pemilu bukan karena didasari oleh nyungsep-nya Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini, karena sulit untuk mengukur kecurangan yang dimaksud oleh Fadli Zon, apa instrumen untuk mengukur kecurangan di Pilpres dan Pileg?" ujarnya.

Inas pun mempertanyakan tolok ukur kecurangan yang diduga oleh Fadli. Sebab, menurutnya peluang curang bisa juga dilakukan oleh kubu Prabowo. Inas pun menyindir agar pansus kecurangan pemilu dibuat di wilayah internal kubu 02 saja, dengan menyebut nama tempat kediaman Prabowo yang dijadikan basecamp di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel.

"Harusnya Fadli Zon berfikir jujur bahwa baik paslon 01 maupun 02 sama-sama punya peluang untuk curang, bahkan hal ini terjadi sejak beberapa pilpres yang lalu. Nah! Kalau instrumen alat ukurnya hanya hati dan benak Fadli Zon saja, maka sebaiknya bikin pansus di Republik Kertanegara aja deh," kata Inas.

Hanura ke Fadli: Bikin Pansus Kecurangan Pemilu di Republik Kertanegara AjaFoto: Inas Nasrullah Zubir. (dok. pribadi).

Wakil Ketua Komisi VI itu juga tak yakin usulan tersebut akan diterima oleh semua fraksi di DPR. Apalagi, kata Inas, fraksi koalisi Gerindra hanya PAN, PKS, dan Demokrat.

"Runtuhnya konstruksi berfikir Fadli Zon, berakibat munculnya gagasan emosional untuk mengusulkan pansus pemilu, di mana seolah-olah koalisi Gerindra sangat kuat di DPR sehingga Fadli Zon berkhayal bahwa pansus ini akan melenggang sukses di DPR yang tinggal hitungan 6 bulan saja! Padahal koalisinya hanya terdiri dari Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat di mana Demokrat juga masih belum tentu mau mendukung gagasan emosi-nya Fadli Zon," tuturnya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengusulkan pembentukan pansus kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, kecurangan pada pemilu ini sangatlah terstruktur, sistematik, masif, dan brutal (TSMB).


"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Fadli mengatakan akan segera menyampaikan usulan pembentukan pansus ke fraksi-fraksi di DPR. Dia ingin DPR mengevaluasi seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak ini.

"Kan ada mekanismenya, asal ada usulan kemudian dibawa ke rapur (rapat paripurna DPR) nanti kita lihat saja. Kalau dari DPR kalau ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," tuturnya.

"Saya termasuk yang percaya kalau ini adalah pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan jauh lebih buruk ketimbang pemilu tahun 55," imbuh Fadli.
(mae/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed