DetikNews
Rabu 24 April 2019, 11:10 WIB

Muncul Gejolak Internal Pasca-Penambahan 21 Penyidik, KPK Buka Suara

Tim detikcom - detikNews
Muncul Gejolak Internal Pasca-Penambahan 21 Penyidik, KPK Buka Suara Ilustrasi KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Tambahan kekuatan pada bagian penyidikan KPK memunculkan gejolak internal. Muncul poster-poster yang mempertanyakan tentang diangkatnya 21 penyelidik menjadi penyidik di tubuh lembaga antirasuah itu.

Salah satu argumen dalam poster itu menyebut tentang 'penyidik ilegal' serta 'siap-siap praperadilan'. Selain itu ada pula poster yang menuding adanya diskriminasi.

Terhadap gejolak tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menganggapnya sebagai suatu dinamika. Saut pun menilainya sebagai sesuatu yang biasa terjadi.




"Dinamika di KPK ini dinamika tinggi yang kami tidak boleh matikan dinamika. Tapi kalau kritik itu biasa, challenge itu biasa," ujar Saut di kantornya pada Selasa (23/4) kemarin.

Sebanyak 21 penyidik baru itu disebut dari berbagai macam latar belakang, tidak hanya dari Polri yang memang selama ini didapat KPK. Para penyidik baru itu sebelumnya merupakan penyelidik yang menjalani pelatihan intensif selama 5 pekan.

"Putusan berlima (pimpinan KPK) kolektif kolegial, kami bertanggung jawab pada rakyat Indonesia dan undang-undang dan lima-lima pimpinan ini datang nggak disuruh karena memang mau jadi pimpinan ya dia harus independen dan sekali lagi, dinamika itu biasa," ucap Saut.

Poster-poster yang menyuarakan ketidaksetujuan atas pelantikan penyelidik menjadi penyidik itu diketahui tertempel di beberapa sudut KPK. Saut memastikan poster-poster itu tidak akan dilepas karena memang menurutnya sebagai wujud dinamika di KPK.

"Posternya juga nggak dilepas. Nanti kalau ada poster baru diganti. Itu bagian dari dinamika," sebut Saut.

"Pimpinan berlima tetap akan memutuskan seperti apa kebijakan dan percayalah kebijakan itu tidak di atas apa yang disebut sebagai kemauan sendiri. Kita gambar besarnya adalah membawa jenjang karier orang kerja di KPK ini tertantang," imbuh Saut.

Sebagian besar penyidik baru itu diketahui berlatar belakang sebagai auditor. Dengan tambahan 21 penyidik baru itu maka total penyidik KPK saat ini adalah 117 orang.




Memang selama ini sumber daya manusia KPK berasal dari Polri untuk penyidik dan Kejaksaan Agung untuk para jaksanya. Namun, persoalan tentang latar belakang penyidik KPK kerap muncul dalam permohonan praperadilan yang diajukan tersangka KPK. Para tersangka KPK itu sering mempermasalahkan status penyidik KPK yang bukan atau sudah tidak lagi menjadi anggota kepolisian aktif.

Namun KPK menegaskan di dalam Undang-Undang KPK tepatnya pada Pasal 45 ayat 1 tentang posisinya untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri. Aturan itu biasanya dijadikan KPK sebagai landasan untuk melawan argumen para tersangka dalam sidang praperadilan. Berikut bunyi Pasal 45 ayat 1 UU KPK:

Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain itu ada pula putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang memperkuat aturan itu. Dalam putusan MK itu menyebutkan KPK dapat merekrut penyidik, baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat 1 UU KPK.


(dhn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed