DetikNews
Selasa 23 April 2019, 11:55 WIB

KLHK dan ESDM Kerja Sama Benahi 106 Juta Hektare DAS Rusak

Matius Alfons - detikNews
KLHK dan ESDM Kerja Sama Benahi 106 Juta Hektare DAS Rusak Foto: KLHK dan ESDM kerja sama benahi 106 juta hektare DAS rusak atau perlu dipulihkan (Matius Alfons/detikcom)
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada lebih dari 106 juta hektare lahan daerah aliran sungai (DAS) rusak. Kementerian LHK akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memulihkan lahan rusak tersebut.

Acara koordinasi ini diawali dengan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara Kementerian LHK dan Kementerian ESDM. MoU ini berisi kerja sama terkait peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas bidang LHK dan bidang ESDM.


"Indonesia memiliki DAS seluas 189.278.753 Ha yang terbagi atas 17.076 DAS, di mana seluas 106.884.471 Ha atau sebanyak 2.145 DAS tergolong rusak atau perlu dipulihkan," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam amanatnya yang dibacakan oleh Sekjen LHK Bambang Hendroyono di gedung Manggala Wanabakti, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Isu kerusakan DAS berkaitan dengan lahan kritis di Indonesia yang mencapai 14 juta hektare. Masalah lahan kritis ini menurut Kementerian LHK juga harus diperhatikan bersama.

"Perlu adanya pendekatan secara KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) lintas sector dalam rangka pelaksanaan pemulihan DAS," ungkap Bambang yang masih membacakan amanat Siti.

Kementerian LHK mengatakan kerusakan lahan ini salah satunya disebabkan oleh kegiatan non kehutanan termasuk pertambangan. Karena itu, KLHK mengajak seluruh stakeholder dalam kegiatan pertambangan untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi.

"Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan wajib ikut berperan-serta dalam upaya pemulihan melalui reklamasi hutan bekas tambang serta rehabilitasi daerah aliran sungai," jelas dia.


Sementara itu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, yang diwakili Sekjen ESDM Ego Syahrial, juga sepakat untuk dilakukannya reklamasi lahan bekas tambang. Menurutnya ini diperlukan untuk menciptakan keadaan lebih baik untuk lahan bekas tambang.

"Selain bertujuan cegah erosi atau mengurangi kecepatan aliran air, reklamasi untuk menjaga lahan agar tidak lapuk. Selanjutnya reklamasi dapat memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan lebih baik bahkan sebelum kondisi pertambangan dilakukan," ungkap Jonan diwakilkan oleh Sekjen ESDM Ego Syahrial.

Jonan dalam amanat yang dibacakan Ego, mengungkapkan bahwa kewajiban reklamasi dan pemulihan pasca tambang bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dirinya juga mengajak agar seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) melakukan hal yang sama.

"Kewajiban reklamasi memang melekat pada pemegang IUP, selanjutnya pemegang IUP wajib menempatkan jaminan dengan tidak hilangkan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang berkaitan pemulihan lingkungan hidup, dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat," tuturnya.
(gbr/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed