Penduduk Miskin di Riau 280 Ribu KK
Kamis, 29 Sep 2005 22:06 WIB
Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau telah mendata jumlah penduduk miskin yang akan mendapatkan dana kompensasi BBM sebanyak 280 ribu Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar penduduk miskin itu berada di Kabupaten Indragiri Hilir.Gubernur Riau Rusli Zainal mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Kamis (29/09/2005) di Gubernuran, Jl. Diponegoro, Pekanbaru. Menurut gubernur, kantong-kantong penduduk miskin itu, sebagian besar menyebar di sejumlah pelosok desa yang terisolir. Jumlah 280 ribu KK - sekitar 1,1 juta jiwa - yang bakal mendapatkan dana kompensasi BBM Rp 100 per bulan itu berdasarkan hasil penelitian BPS."Tentunya data ini merupakan tahap awal dalam menjalankan pembagian kompensasi BBM secara langsung kepada penduduk miskin. Secara bertahap, kita akan kembali mendata penduduk miskin lainnya. Sebab sangat mungkin, masih ada penduduk miskin yang belum terdata semuanya," kata Rusli Zainal.Dalam pemberian dana kompensasi ini, kata Rusli, pemerintah juga menetapkan potongan pajak PPN yang akan dikenakan masing-masing penerima dana tersebut. Pajak PPN ini, merupakan aturan resmi dari Pemerintah Pusat. Namun, kata dia, adanya pajak PPN ini juga merupakan kendala sendiri nantinya di lapangan."Karena itu untuk memperlancar pembagian dana kompensasi BBM untuk warga miskin itu, sebagian kabupaten dan kota mengusulkan agar dana APBD bisa menggantikan pajak PPN tersebut. Ini guna memperlancar jalannya pembagian ke warga," kata Rusli.Kendala yang bakal dihadapi dalam pembagian dana kompensasi ini, kata Rusli, juga tidak terlepas jarak rumah warga dengan kantor Pos dan Giro yang begitu jauh sehingga menimbulkan biaya yang tinggi. Mengingat, masih banyak desa tertinggal di Riau yang sangat berjauhan dengan Kantor Pos yang berada di ibukota kecamatan."Masalah seperti ini juga nantinya akan kita cari solusinya agar warga yang menerima dana tersebut tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Tentunya, masalah seperti ini akan ada koordinasi lanjutan untuk tahap berikutnya dengan pemerintah kabupaten," kata Rusli.Gubernur juga mengingatkan, bagi warga yang telah menerima kartu miskin sebagai tanda untuk mengambil dana kompensasi BBM itu, diharapkan dijaga dengan baik. Sebab, bila kartu itu hilang, maka pemerintah daerah tidak bisa memberikannya kembali.
(asy/)











































