Prediksi Angka Kemiskinan Meleset, Dana Subsidi Tunai Kurang

Jakarta - Niat pemerintah untuk memberikan subsidi tunai terancam tersendat. Sebab, angka kemiskinan lebih tinggi dari prediksi pemerintah."Kondisi di lapangan ternyata memang ada rumah tangga yang memiliki kemiripan karakter dengan keluarga miskin," aku Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi antar menteri mengenai rencana kenaikan harga BBM di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2005) malam.Untuk itu, pemerintah kemungkinan akan mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan cash transfer untuk subsidi tunai. Data BPS menunjukkan jumlah keluarga miskin mencapai 15,7 juta. "Sementara anggaran yang disetujui yakni Rp 4,65 triliun hanya untuk 15,5 juta KK," tambahnya. Mengenai warga miskin yang tidak memiliki KTP, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan akan memberlakukan kebijakan khusus. "Merek akan diberi kartu khusus dan program ini tidak akan menganggu kepala daerah menata kembali masyarakat," jelasnya di tempat yang sama.Ia menambahkan pemerintah telah menyalurkan dana Rp 1,6 triliun melalui BRI dan PT Pos Indonesia untuk pemberian cash transfer. "Jadi, masyarakat akan mulai menerima dana itu pada 1 Oktober," tandasnya. Kompensasi Bidang Kesehatan Tersalurkan 100%Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengungkapkan penyaluran kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) bidang kesehatan sudah berjalan 100 persen. Alasannya, PKPS ini sudah berjalan sejak Januari lalu. Sedangkan PKPS untuk periode Juli-Desember mengalami sedikit kendala di beberapa daerah. "Ada beberapa kabupaten yang belum selesai penyalurannya karena mengalami kendala administrasi," aku Menkes. Meski demikian, lanjut dia, pengucuran dana dari tingkat pusat sudah selesai 100 persen. "Kalau kesehatan sudah tidak ada masalah karena sebelum kenaikan BBM pada bulan Maret, program ini sudah berjalan," ujarnya. (ton/)