Pemerintah Tetap Naikkan Harga BBM 1 Oktober 2005

Jakarta - Meski banyak pihak yang meminta kenaikan harga BBM ditunda, namun pemerintah tetap akan mengumumkan kenaikan harga BBM secara resmi pada 1 Oktober 2005. Penundaan waktu hanya akan membawa risiko yang sangat besar. "Tentu saja tidak wajar jika kebijakan itu berubah hanya karena segelintir orang yang tidak bisa mengerti kepentingan rakyat Indonesia," kata Jubir Kepresidenan Andi Malarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/9/2005). Dijelaskan Andi, konsekwensi dari penundaan pengumuman kenaikan harga adalah penambahan subsidi BBM sebesar Rp 11,67 triliun per bulan. Sementara pihak yang mendapatkan manfaat dari penundaan itu bukan rakyat miskin, melainkan kalangan menengah atas yang mengonsumsi BBM dalam jumlah besar. Padahal, di sisi lain ada kepentiangn rakyat miskin yang pemenuhannya tidak membutuhkan dana sebesar itu. Seperti pendirian 100 buah gedung sekolah berikut penyediaan dana operasionalnya yang hanya butuh Rp 6 triliun. Atau program kesehatan gratis hingga rumah sakit kelas tiga, yang cukup dengan Rp 3 triliun per bulannya."Apa kita mau buang percuma Rp 10 triliun lebih tiap bulan? Kita bisa gunakan uang itu untuk berbagai kegiatan produktif yang menyejahterakan rakyat kok," imbuh Andi. Lebih lanjut, Andi berharap para tokoh politik yang mendukung dan memimpin aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga BBM untuk berintrospeksi. Sebab, pada saat mereka memegang tampuk kekuasaan beberapa waktu lalu juga pernah menaikkan harga BBM dengan alasan sama."Ada tokoh ikut demo itu wajar dalam demokrasi. Tapi, kalau motifnya menggoyang pemerintah yang legitimate, itu kan tidak konsisten. Harapan kita semua pemimpin itu menjadi negarawan," tandas Andi tanpa menyebutkan siapa tokoh politik yang dimaksud. (asy/)