detikNews
Rabu 17 April 2019, 00:22 WIB

Bawaslu Minta Pemilu Susulan di Sydney, KPU Cek Antrean Pemilih

Yulida Medistiara - detikNews
Bawaslu Minta Pemilu Susulan di Sydney, KPU Cek Antrean Pemilih Ilustrasi/Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - KPU akan melakukan klarifikasi terhadap antrean pemilih yang tak bisa mencoblos di Sydney, Australia. Selain klarifikasi antrean WNI di Sydney, KPU akan mengecek ketersedian surat suara.

"Terkait rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah kerja PPLN Sydney terkait sejumlah pemilih dalam keadaan antrean yang disebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, KPU akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan terlebih dulu melakukan, satu, klarifikasi terhadap jumlah pemilih yang sudah masuk dalam antrean," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam jumpa pers di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4/2019) dini hari.

"Kedua klarifikasi terhadap kategorisasi pemilih, apakah DPT, DPTb, atau DPK, dan yang ketiga ketersediaan surat suara yang masih tersedia," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan klarifikasi ini untuk memastikan jumlah pemilih dan kategorisasinya seperti daftar pemilih khusus (DPK).

"Berapa orang sebetulnya yang sudah masuk dalam daftar yang menggunakan hak pilih, jangan sampai antrean panjang semua belum daftar. Yang kita layani yang sudah masuk dan daftar, kita akan klarifikasi jumlah pemilih yang sudah terdaftar," katanya.





Bawaslu sebelumnya menyatakan ada prosedur yang tidak sesuai dalam pemungutan suara saat Pemilu 2019 di Sydney, Australia. Karena itu, Bawaslu memerintahkan pemungutan suara susulan untuk pemilih yang sudah terdaftar.

"Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat, sementara masih ada pemilih dalam keadaan antrean menggunakan hak pilih sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar.





Penutupan TPS saat masih ada pemilih yang antre itu tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang sudah diatur. Oleh sebab itu, Bawaslu menerbitkan rekomendasi.

"Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut, memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Fritz.

Pemungutan suara susulan ini menurut Bawaslu hanya dilakukan bagi pemilih di Sydney yang terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK; dan telah berada di antrean saat pemungutan suara pada 13 April 2019 tapi belum menggunakan hak pilihnya.
(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com