DetikNews
Senin 15 April 2019, 18:32 WIB

Walkot Semarang Minta PNS Ikut Awasi Praktik Serangan Fajar

Robi Setiawan - detikNews
Walkot Semarang Minta PNS Ikut Awasi Praktik Serangan Fajar Foto: Pemkot Semarang
Semarang - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah mencatat ada enam daerah di Jawa Tengah, yang memiliki kerawanan konflik politik tinggi dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang. Daerah tersebut antara lain Solo Raya, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Pati, dan Kota Semarang.

Untuk itulah memasuki masa tenang pemilu ini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi, meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Semarang turun mengawal proses Pemilu 2019.

"Salah satu yang kita takuti adalah pemilu berlangsung dengan tidak aman atau geger karena ada kecurangan," ujar Hendi dalam keterangan tertulis, Senin (15/4/2019).

Ia mengingatkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kepekaan terhadap praktik-praktik kecurangan pemilu yang mungkin terjadi, salah satunya berupa money politics atau politik uang.

"Kalau hari tenang seperti ini kecurangannya pertama adanya di wilayah money politics, sedangkan yang kedua dalam proses perhitungan suara," jelasnya.


Dia menjelaskan sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberi atau menjanjikan uang serta materi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran kampanye dengan hukuman pidana.

Bahkan secara khusus dalam undang-undang tersebut, bila praktik money politic dilakukan pada masa tenang, maka diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda Rp 48 juta.

Hendi juga menegaskan bahwa mengawal proses pemilu juga adalah bagian dari tanggung jawab moril para PNS sebagai abdi negara.

"Kita ingin masyarakat belajar demokrasi dengan baik, memilih pemimpin yang memang dekat dengan hati nurani mereka, bukan pemimpin yang memberi amplop lima puluh ribu, dua puluh ribu, seratus ribu. Itu bukanlah sesuatu yang baik," paparnya.

"Pemilu ini harus berjalan selayaknya pertandingan yang berlangsung secara fair, sebagai pendidikan masyarakat Kota Semarang untuk berdemokrasi dengan baik dan memilih pemimpin karena program kerja dan pilihan hati, bukan karena uang yang diberikan," katanya.


Sementara, terkait potensi kecurangan dalam perhitungan suara, ia berharap jajarannya di kecamatan dan kelurahan dapat siap mengamankan surat suara pascapencoblosan.

"Pastikan semua surat suara dari TPS itu bisa langsung ke kantor kecamatan pada hari itu sesegera mungkin, setelah selesai coblosan," pesannya.

Hendi juga meminta para PNS dapat berperan aktif mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak suaranya.

"Tanggal 17 April memang hari libur nasional, namun demi komitmen sebagai warga bangsa Indonesia, kita harus sempatkan datang ke TPS untuk mencoblos," ajak Hendi.



Ena-ena Mantap Memilih Bareng Om PMR feat Indro Warkop:

[Gambas:Video 20detik]


(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed