Senin 15 April 2019, 13:25 WIB
Anggota Komisi II DPR Minta KPU Belajar dari Kisruh Pencoblosan di LN
Foto: Ilustrasi Gedung DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom).
FOKUS BERITA:
Pencoblosan di Luar Negeri
Jakarta -
Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 hanya tinggal dua hari. Panitia penyelenggara pemilu diminta lebih cekatan lagi, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan.
"Tersisa waktu dua hari, KPU harus belajar dari kejadian di TPS LN (luar negeri)," ujar anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (15/4/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek ini memahami, Pemilu serentak yang baru terjadi di 2019 pasti memiliki banyak persoalan. Meski begitu, penyelenggara pemilu, khususnya KPU diminta untuk cepat dalam menanggapi setiap masalah yang muncul.
"Karena ini baru pertama kali serentak maka akan terjadi banyak persoalan. Jadi harus ada respons cepat dari KPU setiap ada persoalan di lapangan," sebut Awiek.
Beberapa persoalan yang muncul soal Pemilu 2019 seperti C-6 atau undangan pencoblosan yang belum tersalurkan. Banyak juga warga yang mengeluhkan tidak masuk DPT (daftar pemilih tetap) hingga kesulitan mengurus pindah TPS, padahal mereka ingin sekali memilih.
"Jika KPU tidak cekatan dikhawatirkan bakal menjadi persoalan baru. Sejauh ini kinerja KPU sudah bagus termasuk pengawasan oleh Bawaslu. Jangan sampai kinerja yang bagus tersebut ternoda olah hal-hal teknis yang tak diantisipasi sebelumnya," ucap Awiek.
Panitia penyelenggara pemilu diminta langsung tanggap menghadapi persoalan yang muncul. Dengan begitu, kata Awiek, persoalan jadi tidak menumpuk.
"Tidak menunda persoalan menjadi terakumulasi," tuturnya.
Meski begitu, Awiek yakin pelaksanaan KPU dapat berjalan dengan baik. Ia percaya KPU akan berhasil sebagai penyelenggara pemilu.
"Kami masih optimistis KPU dapat menjalankan tugasnya dengan benar sesuai ketentuan UU," tutup Awiek.
Saksikan juga video 'Pencoblosan di Swedia, Pemilih Dijemput dan Dijamu Nasi Rames':
(elz/tor)
"Tersisa waktu dua hari, KPU harus belajar dari kejadian di TPS LN (luar negeri)," ujar anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (15/4/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek ini memahami, Pemilu serentak yang baru terjadi di 2019 pasti memiliki banyak persoalan. Meski begitu, penyelenggara pemilu, khususnya KPU diminta untuk cepat dalam menanggapi setiap masalah yang muncul.
"Karena ini baru pertama kali serentak maka akan terjadi banyak persoalan. Jadi harus ada respons cepat dari KPU setiap ada persoalan di lapangan," sebut Awiek.
Beberapa persoalan yang muncul soal Pemilu 2019 seperti C-6 atau undangan pencoblosan yang belum tersalurkan. Banyak juga warga yang mengeluhkan tidak masuk DPT (daftar pemilih tetap) hingga kesulitan mengurus pindah TPS, padahal mereka ingin sekali memilih.
"Jika KPU tidak cekatan dikhawatirkan bakal menjadi persoalan baru. Sejauh ini kinerja KPU sudah bagus termasuk pengawasan oleh Bawaslu. Jangan sampai kinerja yang bagus tersebut ternoda olah hal-hal teknis yang tak diantisipasi sebelumnya," ucap Awiek.
Panitia penyelenggara pemilu diminta langsung tanggap menghadapi persoalan yang muncul. Dengan begitu, kata Awiek, persoalan jadi tidak menumpuk.
"Tidak menunda persoalan menjadi terakumulasi," tuturnya.
Meski begitu, Awiek yakin pelaksanaan KPU dapat berjalan dengan baik. Ia percaya KPU akan berhasil sebagai penyelenggara pemilu.
"Kami masih optimistis KPU dapat menjalankan tugasnya dengan benar sesuai ketentuan UU," tutup Awiek.
Saksikan juga video 'Pencoblosan di Swedia, Pemilih Dijemput dan Dijamu Nasi Rames':
(elz/tor)
