KPU Minta PPLN Koordinasi dengan Panwas soal Kendala Pemilu di Sydney

Jakarta - Ratusan Warga Negara Indonesia di Sydney, Australia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Arief Budiman meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk segera berkoordinasi dengan panitia pengawas setempat.

"Kalau Sydney saya tentu menunggu laporan resminya, kejadiannya seperti apa. Saya terus memonitoring. Saya minta PPLN di sana berkoordinasi dengan Panwas LN di sana. Karena mereka berdualah penyelenggara Pemilu yang ada di sana," kata Arief di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu, (14/4/2019).

Baca juga: Ratusan WNI di Sydney Tak Bisa Nyoblos, Acha Septriasa Jelaskan Hal Ini

[Gambas:Video 20detik]

Arief mengaku belum mendapatkan laporan lengkap mengenai kendala yang ada di Sydney. Dia berharap masalah tersebut bisa segera diselesaikan.

"Cari formula, cari solusi yang paling baik. Yang tidak melanggar ketentuan," jelasnya.

Ratusan WNI di Sydney tak bisa mencoblos di Town Hall dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di Sydney, Australia.

Baca juga: WNI yang Tinggal di Australia Gelar Pemilu, Lusy Rahmawati Tunjukkan Jari Bertinta

Artis Acha Septriasa yang menggunakan hak pilihnya di Australia menjelaskan permasalahan yang dialami para pemillih. Dia menyebut banyak yang tidak mengakses tautan (link) terlebih dahulu untuk pendaftaran mencoblos di KJRI Sydney.

"Town Hall dan KJRI menjadi sasaran yang banyak sekali students, pendatang yang menetap dan visitors yg ada di Sydney. Mereka ke sana karena akses yg mudah," jelas Acha di Twitter yang dilihat detikHOT).

Video: Acha Septriasa Jelaskan Alasan WNI Tak Bisa Nyoblos di Sydney

[Gambas:Video 20detik]

Namun, menurut Acha, banyak pemilih yang tidak mengakses lagi daftar namanya di situs KJRI untuk daftar ulang. Sehingga pemilih yang tadinya masuk dalam kategori daftar pemilih tetap (DPT) menjadi tidak terdaftar.

"Hal ini terjadi karena mungkin gak banyak yang mengakses link website KJRI yang ternyata pendaftaran sudah ditutup selambat-lambatnya tanggal 8 Maret sampai 13 Maret. Lebih dari itu walaupun DPT harus daftar ulang menjadi TIDAK TERDAFTAR," imbuhnya.



(fdu/dnu)