Akhir Jejak Korupsi Sosialisasi Asian Games 2018

Akhir Jejak Korupsi Sosialisasi Asian Games 2018

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 14 Apr 2019 10:30 WIB
Ilustrasi (dok.detikcom)
Ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak menerima permohonan kasasi Aris Mallaweang. Alhasil, Aris tetap dihukum sesuai putusan pengadilan sebelumnya yaitu selama 2 tahun penjara.

Sebagaimana dirangkum dari informasi perkara Mahkamah Agung (MA), Minggu (14/4/2019), kasus itu bermula saat Indonesia akan menggelar Asian Games. Untuk mensosialisaskannya, maka digelar sejumlah sosialisasi seperti Carnaval Road to Asian Game.

Sosialisasi itu di bawah pengawasan Komite Olahraga Indonesia (KOI). Belakangan, anggaran sosialisasi itu dikorupsi di sana-sini. Pihak yang terlibat kemudian disidik Polda Metro Jaya, salah satunya Aris.

Pada 25 Oktober 2018, PN Jakpus menyatakan Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara ke Aris.

Aris juga dihukum membayar denda Rp 150 juta. Bila tidak dibayar, maka diganti 2 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar dikurangi uang tunai yang telah disita sebesar Rp 20 juta uang tunai yang telah dikirimkan ke KOI dan negara sebesar Rp 1.716.596.939 dan Rp 290 juta- dikurangi uang tunai yang telah disita sebesar Rp 20 juta dan uang tunai yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp 20 juta, sisanya = Rp.250 juta," ujar majelis.

Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan.

"Menyatakan Aris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang," kata majelis.

Atas hal itu, jaksa mengajukan kasasi. Apa kata MA?

"Amar putusan NO (Niet ontvankelijke verklaard/tidak dapat diterima-red)," demikian lansir panitera MA, Minggu (14/4/2019).

Perkara nomor 978 K/PID.SUS/2019 diadili oleh ketua majelis Prof Surya Jaya dengan anggota Mohamad Askin dan Syamsul Rakan Chaniago.



Tonton juga video Sambangi Kemendagri, ICW Desak Pemecatan 1.466 PNS Koruptor:

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)