detikNews
Minggu 14 April 2019, 07:15 WIB

KKP Tertibkan 20 Rumpon di Laut Perbatasan Indonesia-Filipina

Tsarina Maharani - detikNews
KKP Tertibkan 20 Rumpon di Laut Perbatasan Indonesia-Filipina Foto: Penertiban rumpon (Dok. Kementerian KKP)
Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan berhasil menertibkan 20 rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.

Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan penertiban rumpon-rumpon tersebut dilaksanakan Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 04 yang dinakhodai Kapten Eko Priyono dan KP Hiu 15 dengan nakhoda Aldi Firmansyah.

"Proses penertiban oleh KP Orca 04 dilaksanakan pada 10 April 2019 atas 4 rumpon dan pada 11 April 2019 atas 12 rumpon. Rumpon-rumpon tersebut ditemukan sekitar 1 mil laut masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan Filipina," kata Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (14/4/2019).


"Sementara itu, proses penertiban oleh KP Hiu 15 dilakukan pada 10 April 2019 atas 4 rumpon yang dipasang sekitar 6 mil laut masuk ZEEI tanpa izin dan diduga juga dimiliki oleh nelayan Filipina," sambung dia.

"Pemasangan rumpon-rumpon tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah sehingga dikategorikan ilegal dan diduga dimiliki oleh warga negara Filipina," ungkap Agus.

Sebanyak 20 rumpon tersebut akan dibawa dan diserahkan ke Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara. Operasi penertiban rumpon tersebut merupakan hasil dari integrasi pengawasan dengan operasi udara (air surveillance), di mana data-data yang dihasilkan oleh operasi udara menjadi sumber informasi bagi KPP untuk melakukan proses penertiban.

Penertiban rumpon-rumpon tersebut menambah jumlah rumpon yang telah ditertibkan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Tercatat, sebanyak 29 rumpon ilegal yang diduga kuat milik warga Filipina telah ditertibkan sepanjang Januari sampai April 2019.

"Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR)," ujar Agus.


Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berfngsi untuk membuat ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpon sehingga mudah ditangkap oleh kapal penangkap ikan. Pemasangan rumpon oleh oknum warga Filipina di perairan Indonesia disinyalir dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka. Hal ini tentu akan sangat merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia.


Simak juga video Alasan Kenapa Kapal Maling Ikan Harus Ditenggelamkan!:

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/eva)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed