.webp)
"Pertama, money politics, netralitas ASN (aparatur sipil negara), ujaran kebencian, dan hoax," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dalam diskusi 'Pemilu Asyik Jangan Golput' di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2019).
Bawaslu juga mengatakan fokus pada penyelenggara pemilu yang bersih dan benar. Dia mengatakan hal tersebut menjadi konsern Bawaslu, terutama terkait kinerja KPPS hingga pengawas TPS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teknis pencoblosan juga menjadi perhatian Bawaslu. Dia mencontohkan soal 5 jenis surat suara yang harus dimasukkan ke kotak suara yang benar.
"Coba kita bayangkan saja kita masuk ada 5 kertas surat suara. Apakah kita bisa menentukan warna merah, hijau, abu-abu, dan kuning dan harus dimasukkan ke dalam kotak suara yang benar," ucapnya.
Selain itu, teknis penghitungan suara bakal menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Fritz mengatakan KPU telah melakukan simulasi penghitungan suara yang jika tanpa protes baru selesai sekitar pukul 23.00 WIB di hari pencoblosan.
"Habis itu memindahkan surat suara ke C1 plano. Menurut simulasi yang sudah dilakukan KPU, itu saja selesai jam 11 malam tanpa ada protes. Bayangkan kalau kita ada di daerah protes gitu," kata dia.
Pada saat penghitungan suara, menurut Fritz, petugas KPPS harus memastikan berapa surat suara yang sudah tercoblos dan dinyatakan sah. Dengan demikian, berdasarkan simulasi penghitungan suara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memperpanjang masa penghitungan suara hingga 12 jam setelah hari pemilihan.
"Pada saat perhitungan C1 planonya pada saat proses perhitungan KPPS harus mampu menyatakan surat suara untuk capres yang diambil berapa yang terpakai, (DPR) RI, (DPRD) provinsi dipakai berapa," kata Fritz
"Apabila ada selisih kan harus mengulang lagi penghitungannya. Itu bisa memperpanjang proses. Itulah kenapa MK diperpanjang sampai jam 12 siang, 12 jam setelah pemungutan suara," tutupnya.
Simak Juga 'KPK Turun Gunung Awasi Politik Uang di Pemilu 2019':
(haf/haf)
