"TPS pulau ini kami berharap lebih awal karena khawatir ada faktor cuaca dan harus diperhitungkan dan juga lokasi TPS yang jauh itu juga sangat berkaitan dengan curah hujan," kata Tomsi di Serang seusai rapat bersama KPU Banten di Serang, Jumat (12/4/2019).
Tomsi mengatakan pertimbangan ini harus dipikirkan karena terkait risiko jika ada keterlambatan pengiriman surat suara di TPS. Selain itu, cuaca yang tak menentu bisa menjadi kendala pengiriman logistik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, KPU diminta berkoordinasi dengan kepolisian terkait jumlah TPS terluar. Dengan itu, kepolisian akan menyediakan pengawalan, termasuk kapal patroli.
"Jadi untuk pulau, kita menyiapkan kapal patroli kita. Kapal kita cukup dengan jumlah 19 (orang) itu cukup untuk pengawalan," ujarnya.
Selain itu, Tomsi memberi catatan terkait lokasi gudang surat suara di tingkat PPK. Katanya, lokasi penyimpanan dan penataannya agar tidak terlalu jauh dan mudah untuk diakses saat penghitungan di tingkat kecamatan. Ini untuk menghindari potensi penyimpangan dan kesulitan saat terjadi penghitungan suara.
Tapi ia memastikan kepolisian akan menempatkan 90-100 personel polisi dan TNI yang menjaga di tingkat PPK. Khususnya untuk pengamanan gudang surat suara.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Banten Wahyul Furqon menambahkan logistik pemilu akan dikirim serentak pada H-2 dari tingkat PPK ke PPS. Untuk lokasi terluar dan pulau-pulau, pengiriman logistik akan dipercepat untuk mempertimbangkan letak geografis dan cuaca.
"Daerah tertentu mungkin H-3, seperti di Lebak dan Pandeglang. Tapi kita pastikan pergeseran ada pengawalan dari polisi," pungkasnya. (bri/fdn)