DetikNews
Jumat 12 April 2019, 11:48 WIB

Naturalisasi Ciliwung Paling Cepat Dikerjakan Tahun Depan

Arief Ikhsanudin - detikNews
Naturalisasi Ciliwung Paling Cepat Dikerjakan Tahun Depan Ilustrasi Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Meski Pergub naturalisasi sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, proses naturalisasi sungai Ciliwung tidak bisa dikerjakan tahun 2019 ini. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane perlu menyusun anggaran untuk diajukan ke pemerintah pusat.

BBWS Ciliwung-Cisadane sudah mendapat laporan ada 14 hektar lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, mereka akan mengecek lokasi-lokasi tersebut.



"Ada hampir 14 hektar di sungai Ciliwung. saya sudah perintahkan anggota untuk cek lapangan supaya dicek ke lapangan kondisinya seperti apa panjang berapa dengan luas segini dan di mana saja," kata Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayat, saat dihubungi, Jumat (12/4/2019).

BBWS Ciliwung-Cisadane tidak keberatan dengan konsep naturalisasi dari Pemda DKI Jakarta. Baginya, normalisasi sungai adalah bagian dari naturalisasi.

"Sudah betul, selama ini kalau dari Pergub ya, itu saya simpulkan normalisasi sungai itu sudah bagian dari naturalisasi. Jadi sudah tahapan awal dari tahapan naturalisasi," kata Bambang.


Setelah melakukan pengecekan lokasi dan pembicaraan lebih lanjut dengan Pemprov DKI Jakarta, BBWS Ciliwung-Cisadane akan mengajukan anggaran untuk pengendalian banjir. Program itu tidak dilakukan sejak tahun 2018. "Kami harus usul dulu anggaran. Paling (pelaksanaan) cepat tahun depan," ujar Bambang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Pergub nomor 31 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Naturalisasi. Pada pasal 1 ayat 11, naturalisasi dijelaskan Sebagai cara pengelolaan dengan konsep ruang terbuka hijau. Namun, tetap mengutamakan fungsi sebagai pengendali banjir.

"Konsep Naturalisasi adalah cara mengelola Prasarana Sumber Daya Air melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi," tulis Pergub tersebut.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan banjir. Jika sungai tidak bisa dilebarkan, maka pemerintah harus mengendalikan debit air yang masuk. "Kalau kapasitas kurang, kita upayakan lebarkan. Kalau kapasitas tidak bisa lebarkan, debit air diatur, dengan cara membangun waduk, dan lain-lain," ucap Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup , Yusmada Faizal, di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Namun, konsep naturalisasi kmasih memungkinkan pemasangan sheet pile. Sheet pile dianggap hanya soal teknis untuk memperkuat pinggiran sungai.

"Mau naturalisasi, normalisasi, sheet pile beton itu buat apa coba? Memperkuat tebing kan. Gitu memperkuat tebing, tanpa dia dilebarkan, tebing itu mau longsor ya kita perkuat," kata Yusmada.



Tonton juga video 2.500 Personel Kodam Jaya Diterjunkan Tangani Banjir:

[Gambas:Video 20detik]


(aik/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed