Kamis 11 April 2019, 10:15 WIB
Di Depan Menkes, Anies Ungkap Beda Data Jumlah Penduduk dari PKK dan BPS
Anies Baswedan di Rapat Kerja Kesehatan Daerah DKI Jakarta (Foto: Arief/detikcom)
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada perbedaan data jumlah penduduk salah satu kawasan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK mendapatkan data penduduk saat mendata masalah kesehatan di lingkungannya.
"Ada sebuah kelurahan, kecamatan data jomplang dengan data BPS. BPS mengatakan ada 100 ribu penduduk, ibu-ibu PKK mengatakan hanya 30 ribu penduduknya," ucap Anies saat sambutan dalam acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah DKI Jakarta, di JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Menurut Anies, ibu-ibu PKK siap mempertanggungjawabkan data jumlah penduduk yang dihimpun mereka. Atas hal itu, Anies pun percaya dengan data yang dikumpulkan PKK.
"Kami siap mempertanggungjawabkan. Jumlahnya hanya 30 ribu. Kami tahu penduduk yang mana, namanya siapa," kata Anies.
Di depan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Anies menilai pengambilan data oleh PKK lebih lengkap. Menurut Anies, ibu-ibu PKK itu mendata sampai hal terkecil termasuk soal kepemilikan jamban.
"Jadi kami memiliki keunikan data lebih lengkap. Misal, maaf, MCK, Jamban, punya atau tidak. Tiap rumah beda-beda. Mereka bisa, permisi ya mau cek ke belakang. Kalau orang luar tidak bisa," ucap Anies.
Anies menjelaskan program memanfaatkan PKK untuk pengambilan data kesehatan sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Tapi, sambung Anies, kegiatan itu terhenti pada Maret 2019 dan akan dilanjutkan setelah pemilu selesai.
"Ada 70 ribu ibu-ibu berdedikasi luar biasa yang paling bisa baca masyarakat. Ibu ini kemarin kita buat tugas data masalah Jakarta," ucap Anies.
Anies ingin memiliki daya soal masalah kesehatan di Jakarta. Sehingga, akan mempermudah penanganan kesehatan di masyarakat.
"Masalah kesehatan kota perlu jadi fokus sendiri. Karen tantangan beda dengan tantangan masalah di daerah rural (desa). Ini harus jadi kebijakan kesehatan plus di Jakarta," ucap Anies.
(aik/knv)
"Ada sebuah kelurahan, kecamatan data jomplang dengan data BPS. BPS mengatakan ada 100 ribu penduduk, ibu-ibu PKK mengatakan hanya 30 ribu penduduknya," ucap Anies saat sambutan dalam acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah DKI Jakarta, di JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/4/2019).
 Foto: Arief/detikcom |
"Kami siap mempertanggungjawabkan. Jumlahnya hanya 30 ribu. Kami tahu penduduk yang mana, namanya siapa," kata Anies.
Di depan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Anies menilai pengambilan data oleh PKK lebih lengkap. Menurut Anies, ibu-ibu PKK itu mendata sampai hal terkecil termasuk soal kepemilikan jamban.
"Jadi kami memiliki keunikan data lebih lengkap. Misal, maaf, MCK, Jamban, punya atau tidak. Tiap rumah beda-beda. Mereka bisa, permisi ya mau cek ke belakang. Kalau orang luar tidak bisa," ucap Anies.
Anies menjelaskan program memanfaatkan PKK untuk pengambilan data kesehatan sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Tapi, sambung Anies, kegiatan itu terhenti pada Maret 2019 dan akan dilanjutkan setelah pemilu selesai.
"Ada 70 ribu ibu-ibu berdedikasi luar biasa yang paling bisa baca masyarakat. Ibu ini kemarin kita buat tugas data masalah Jakarta," ucap Anies.
Anies ingin memiliki daya soal masalah kesehatan di Jakarta. Sehingga, akan mempermudah penanganan kesehatan di masyarakat.
"Masalah kesehatan kota perlu jadi fokus sendiri. Karen tantangan beda dengan tantangan masalah di daerah rural (desa). Ini harus jadi kebijakan kesehatan plus di Jakarta," ucap Anies.
(aik/knv)
