"Soal itu dibikin agak aneh seperti dibikin oleh simpatisan-simatisan," ujar Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi saat dihubungi detikcom, Kamis (11/4/2019).
"Itu kan (soal) bahasa Indonesia, kenapa seakan akan tidak ada pertanyaan lain. Di situ dijelaskan membakar bendera tauhid sebenarnya itukan sudah lama, kasusnya sudah selesai kenapa itu diungkit," ujar Masduki.
Menurut Masduki, soal tersebut tidak dapat digunakan untuk mendidik anak. Dia mengatakan seharusnya, soal dibuat untuk menampilkan kemajemukan dan saling menghormati satu sama lain.
"Secara pendidikan juga tidak mendidik, karena itu menanamkan unsur ketidaksukaan anak didik kepada ormas yang di sini adalah Banser NU. Sehingga mestinya kalau membikin soal untuk anak didik itu, mempunyai nilai-nilai positif, penghargaan," kata Masduki.
"Bahwa negara ini negara majemuk dengan menghargai antara satu dengan yang lain, kalau itukan (soalnya) menanamkan ketidaksukaan pada Banser," sambungnya.
Dia menyebut respon NU terkait kasus ini telah sesuai. Sehingga diharapkan hal serupa tidak kembali terjadi di dalam soal ujian.
"Orang-orang NU merasa tersinggung sehingga melakukan tindakan, saya kira itu langkah yang semestinya ditempuh agar tidak terulang seperti itu, Karena banyak kejadian guru-guru yang sengaja membuat soal yang mendiskreditkan NU,"
Dia juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat mengontrol anak buahnya di daerah. Serta memberikan aturan atau rambu-rambu terkait batasan dalam membuat soal-soal tersebut.
"Menteri Pendidikan juga diharapkan melakukan kontrol terhadap elemen yang ada di bawahnya dan memberikan arahan atau rambu-rambu lah, jangan ada soal-soal yang menimbulkan permasalahan sesama umat Islam, tetapi bagaimana untuk membangun persaudaraan," tuturnya.
Diketahui, beredar soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP yang dianggap mendiskreditkan salah satu ormas Islam, Banser NU.
Soal ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut memuat persoalan pembakaran bendera bertulis kalimat tauhid yang dilakukan oknum Banser saat Hari Santri Nasional di Garut beberapa waktu lalu.
Soal itu dianggap mendiskreditkan Banser dan Nahdlatul Ulama. Soal USBN kurikulum 2006 itu beredar melalui pesan berantai di aplikasi perpesanan WhatsApp. Dalam soal nomor Bahasa Indonesia nomor 9 yang berada di halaman 3 tersebut, membahas persoalan pembakaran bendera yang disebut polisi merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oknum Banser saat gelaran Hari Santri Nasional (HSN) di Kecamatan Limbangan, 22 Oktober 2018 lalu.
Saksikan juga video "USBN SMP di Garut Cantumkan 'Bubarkan Banser' Bikin Geger":
(dwia/jbr)
