.webp)
Isu mengenai rencana pengumuman calon menteri di kabinet Prabowo-Sandiaga Uno ini diungkap oleh Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Ia menyebut, yang akan diumumkan Prabowo ialah deretan pakar yang selama ini membantunya. Soal kemungkinan para pakar itu jadi menteri Prabowo jika sang capres 02 menang pilpres, Andre menyebut hal itu dimungkinkan.
"Beliau akan mengumumkan 'ini lo tim pakar yang selama ini membantu saya', mereka akan berdiri di belakang Pak Prabowo waktu pidato kebangsaan. Bukan mengumumkan menteri," ujar Andre, Rabu (10/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi bisa saja dari tim pakar yang dipercaya oleh Pak Prabowo itu nanti setelah Pak Prabowo menang akan jadi menteri, tapi mengumumkan nama menteri nggak. Tim pakar aja, 'ini lo tim pakar saya', kata Pak Prabowo," sambungnya.
Rencana pengumuman 80 nama calon menteri itu dijelaskan lebih detil oleh Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said. Menurutnya, pengumuman akan dilakukan oleh Prabowo secara langsung saat kampanye di Surabaya, Jawa Timur, pada 12 April mendatang.
"Tanggal 12 (April 2019) itu akan diundang di Surabaya. Yang selama ini ikut diskusi para pakar para akademisi. Nanti di Surabaya. Pidato, mereka diundang, Pak Prabowo akan menjelaskan itu," ujar Sudirman Said di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Dia mengatakan tokoh-tokoh yang diperkenalkan yakni sosok yang selama ini membantu Prabowo-Sandiaga. Sudirman menyebut Prabowo hanya akan menyebutkan nama-nama dari para tokoh yang diundang dan tidak spesifik bicara soal posisi.
"Sudirman menyebut jumlah putra putri terbaik ini bisa kurang atau lebih dari 80 orang. Dia menyatakan Prabowo-Sandiaga ingin membangun pemerintahan yang jujur.
"Kabinet kan hanya 34 kan dan yang diperlukan tidak hanya segitu. Kita perlu banyak kepala lembaga. Kita perlu banyak pengurus-pengurus BUMN itu tadi. Kita perlu orang-orang yang juga duduk di legislatif yudikatif di lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi nanti kita tidak bicara posisi kabinet, tapi keseluruhan. Kita punya 3000 orang aja nggak cukup," ungkap eks Menteri ESDM itu.
 Foto: Ma'ruf Amin. (Lisye Sri Rahayu/detikcom). |
Rencana Prabowo itu mendapat cibiran dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, soal kabinet pemerintahan seharusnya dibahas setelah pasangan capres-cawapres memenangkan pemilu, bukan sebelumnya.
"Cuma kalau kita sih menang dulu-lah. Kalau tidak menangkan... iya, kita sesuai dengan aturan saja. Menang dulu, kerja dulu, udah menang baru susun menteri. Kan menyusun menteri juga harus pakai negosiasi. Kalau menyusun menteri itu cepat berarti cara menyusunnya bagaimana?" sebut Ma'ruf Amin di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (10/4).
Ma'ruf mengaku heran atas rencana Ketum Gerindra itu. Menurutnya, pembagian menteri harus sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing. Untuk itu membutuhkan diskusi dari berbagai pihak.
"Mau tunjuk saja itu bagaimana? Kajiannya harus cukup lama, ini ditempatkan di sini alasannya apa. Apa profesional dia, aspirasi partai, partai mana, siapa yang diberi partai. Kan itu, bukan masalah gampang. Ini main umum-umumkan saja. Kalau kita kan nggak mungkin," urainya.
Sementara itu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir mengingatkan agar rencana pengumuman calon menteri Prabowo ditinjau ulang. Pasalnya, Prabowo disebut akan malu jika ternyata kalah di Pilpres 2019.
"Apa kata dunia, jika 80 orang nama yang sudah diumumkan tersebut batal mendapatkan jabatan menteri? Malu kan?" ucap Inas.
Menurut Inas, Prabowo tidak paham undang-undang. Dia menjelaskan jumlah menteri hanya dibatasi 34 orang. Inas pun menduga Prabowo sudah terlanjur banyak menjanjikan jabatan. Karena itu, kata Inas, Prabowo harus menyiapkan banyak kursi sebagai balas jasa.
"Mungkin, saking banyaknya yang dijanjikan jabatan, sehingga Prabowo harus menyediakan posisi yang banyak juga dan bisa jadi di setiap kementerian akan ada juga wakil menteri," papar anggota DPR itu.
"Sehingga jumlah jabatan menteri/wakil menteri yang disediakan untuk koalisinya sebagai balas jasa adalah 68 posisi menteri/wakil menteri sedangkan 12 jabatan lagi di lembaga dan badan, tapi sayangnya semua itu ternyata masih khayalan Prabowo saja," imbuh Inas.
Halaman 2 dari 2
