"Kadang kami juga diminta memindahkan tempat oleh pemda atau pemegang otoritas tersebut. Bedanya dengan BPN, kami tidak ngotot dan tidak memaksakan suatu tempat dan lebih terbuka atau akomodatif terhadap masukan atau tawaran alternatif tempatnya," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).
Menurut Arsul, pelarangan kampanye di lokasi tertentu merupakan hal yang wajar. TKN, kata dia, berusaha memaklumi tiap alasan yang diberikan jika ada pelarangan kampanye di lokasi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia kemudian mencontohkan kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK, Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/4). Menurut Arsul, hal itu bukti tidak ada pembatasan terhadap kampanye paslon 02.
"Di Jakarta, misalnya, BPN kan bisa gunakan juga GBK yang strategis tanpa ada halangan. Jadi lebih baik tanyakan dulu sebab izin tidak dikeluarkan," kata Arsul.
"Yang jelas, TKN tidak melihat adanya kebijakan untuk membatasi tempat kampanye bagi 02. Karena 01 pun juga kadang menerima saran agar pindahkan tempat kampanye yang semula hendak dipakai," tegas dia.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga berbicara soal kampanye sang capres yang semula digelar Semarang tapi dipindahkan ke Solo karena tak mendapatkan izin. BPN menilai hal itu menyalahi hak berdemokrasi.
"Ya saya nggak tahu ya kenapa dilarang ya kan? Katanya kita mau berdemokrasi, demokrasi ngomong dibatasi, udah itu kampanye-kampanye dibatasi. Ini demokrasi seperti apa," ucap Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiyono, di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/4). (tsa/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini