Bappenas Minta DKI Benahi Infrastruktur Sanitasi hingga Transportasi

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov DKI Jakarta fokus pada 3 hal. Antara lain soal sanitasi, air bersih, dan transportasi.

"Perlunya pembenahan infrastruktur layanan dasar khususnya kita bicara mengenai air bersih dan sanitasi karena bagaimanapun masih ada warga DKI yang belum menikmati sarana sanitasi yang layak, apalagi air bersih yang layak, khususnya air bersih yang disalurkan melalui rumah tangga," ujar Bambang setelah menghadiri Musrenbang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas ke Anies: Orang ke Jakarta Bingung Apa Wisatanya

Kemudian, dia juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perubahan secara bertahap terhadap mindset warga Jakarta agar lebih tertarik menggunakan transportasi umum. Dia juga menyarankan DKI lebih banyak membangun transportasi berbasis rel, seperti LRT dan MRT.

"Kami sangat mendukung dimulainya perubahan mindset dari kota yang berbasis kendaraan pribadi menjadi kota yang berbasis angkutan massal. Khususnya karena DKI penduduknya sudah 10 juta, 10 juta itu di malam hari, kalau di hari biasa atau pagi, siang hari, itu mungkin hampir bisa 20 juta. Maka mau tak mau angkutan umum perkotaan berbasis rel harus menjadi prioritas," katanya.

Baca juga: Meski Naturalisasi Sungai Pakai Beton, Gerindra DKI Tetap Dukung Anies

Terakhir, dia meminta Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan dana APBD dan APBN, tapi juga mengandalkan KPBU dan partisipasi swasta dalam melaksanakan RKPD. Dia berharap, dengan hal itu, DKI dapat meningkatkan pertumbuhan investasi agar perekonomian meningkat dan berkualitas.

"Ketiga adalah usulan pemerintah DKI untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2030 sedang kami dorong untuk diarahkan mayoritas tidak mengandalkan APBN, APBD, tetapi mengandalkan kerja sama pemerintah badan usaha maupun partisipasi swasta secara penuh," tuturnya. (zap/haf)