.webp)
"Karena kalau tidak dengan pola sekarang hanya diberikan biaya infrastruktur dan sebagainya 15 persen. Itu 30 tahun belum tentu Jakarta sama dengan Bangkok. Jadi harus sama dengan Kuala lumpur dan Bangkok," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).
JK mejelaskan dengan anggaran DKI Jakarta yang hampir mencapai Rp 100 triliun bisa mencapai target tersebut. Dia juga menyoroti sisa anggaran yang tidak terserap di Jakarta setiap tahunnya bisa dialihkan untuk percepatan pembangunan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran DKI yang besar itu silpanya, sisa DKI-nya Rp 15 triliun. Kalau itu makin tahun makin bertambah, jadi sanggup karena itu perencanaannya keras," jelasnya.
JK menuturkan anggaran yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan sekitar Rp 570 triliun. Dia menjelaskan dana tersebut nantinya akan dibagi dua antara DKI Jakarta dan pemerintah pusat. "Dalam 10 tahun DKI harus menyelesaikan transportasi umumnya. Contohnya MRT harus 200 km dengan rumah bertingkat, air minum, listrik. Jabotabek ini harus menjadi metropolitan yang betul dalam 10 tahun," paparnya.
Sebelumnya, DKI Jakarta diberi target dalam pembangunan transportasi, baik TransJakarta, MRT, maupun LRT. Pembangunan transportasi nantinya, akan bekerja sama dengan daerah penyangga lainnya.
"MRT kita saat ini 16 km. Kita diproyeksikan memiliki 223 km. Kemudian LRT saat ini 5,8 km, kita butuh untuk membangun sampai 116 km. TransJakarta ada 431 km, kita akan membangun 2.149 km," kata Anies di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/3).
Anies mengatakan JK juga memintanya menyelesaikan masalah distribusi air bersih dan limbah. Anies diminta membangun 600 ribu perumahan baru dalam 10 tahun.
"Kemudian air bersih yang sekarang cakupannya 60 persen harus menjadi 100 persen. Pengelolaan air limbah saat ini 14 persen, diproyeksikan bisa sampai 81 persen. Kemudian permukiman, kita butuh tambahan 600 ribu unit rumah. (fdu/aan)
