Dephan Belum Terima Daftar Bisnis TNI

Jakarta - Hingga hari ini Departemen Pertahanan (Dephan) belum menerima daftar inventaris dan klasifikasi bisnis TNI yang akan diserahkan ke pemerintah. Padahal hari ini, adalah hari terakhir penyerahan daftar tersebut dari Mabes TNI."Saya belum terima hari ini. Hari ini baru dilaporkan. Yang jelas saya akan menerima daftar klasifikasi dari korporasi aktivitas bisnis TNI yang ada," kata Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Syamsoedin di Gedung Perencanaan Sistem Pertahanan Dephan, Jakarta, Selasa (27/9/2005).Sjafrie menyatakan, hari ini memang menjadi batas waktu penyerahan daftar inventarisir bisnis TNI. Namun bila sudah menerima daftar itu Dephan bukan menjadi bagian yang memroses rencana pemanfataan bisnis itu. "Itu nanti jadi bagian dari interdept antara Menhan, Menneg BUMN, Depkum dan HAM dan Depkeu," ujarnya."Kita hanya sebagai fasilitator dan supervisor saja," ujarnya. Interdep ini nantinya yang akan melakukan verifikasi manajamen atas klasifikasi bisnis yang diserahkab Mabes TNI. "Mereka juga yang akan mencarikan solusinya, apakah nanti jadi holding company atau bagaimana," tandasnya.Jika bisnis TNI diserahkan ke pemerintah maka harus ada kompensasi eks TNI contohnya soal premi asuransi, pendidikan, kesehatan dan perumahan bagi para perwira pertama ke bawah yang belum mempunyai rumah. "Bila pemerintah tidak sesuai memberikan kompensasi, kata Sjafrie, maka harus ada pegangan yaitu keputusan politik yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan itu walaupun minimal. (mar/)