Ketua MPR Anggap Mogok Nasional 29 September Sah-sah Saja

Jakarta - Ancaman mogok nasional yang akan dilancarkan kalangan serikat pekerja penentang kenaikan harga BBM dianggap Ketua MPR Hidayat Nurwahid sah-sah saja. Karena itu, pemerintah diimbau mengambil sikap yang elegan."Ancaman ini harusnya membuat pemerintah lebih serius, mengambil sikap yang elegan dan sikap kenegarawanan agar bisa memberi solusi yang baik," kata Hidayat di sela seminar Politik Membasmi Korupsi di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (27/9/2005).Ancam mengancam, lanjutnya, adalah hal yang biasa dalam konteks demokrasi. Namun soal efektivitasnya, Hidayat tidak bisa menjamin."Kita buktikan saja besok (Kamis, 29/9/2005), karena kalau terjadi mogok nasional yang dirugikan adalah mayoritas masyarakat yang keadaannya juga sama-sama susah," katanya.Karena itu sikap kenegawaranan pemerintah dalam hal ini harus ditonjolkan. Caranya, dengan menunda kenaikan harga BBM. "Saya berharap pemerintah bisa menyikapi dengan baik, mendengarkan dengan seksama dan bisa menghadirkan penyelesaian," katanya.Sekadar diketahui, ancaman mogok besar-besaran muncul dalam dialog pemerintah dengan kalangan pengusaha (Kadin dan Apindo) dan pengurus serta aktivis serikat pekerja tentang kebijakan penyesuaian harga BBM di Depnakertrans pada 23 September lalu.Kalangan pekerja menuntut agar kekurangan APBN jangan diambil dengan menaikkan harga BBM tetapi dengan mengikis habis korupsi, memberantas praktik bisnis yang ilegal dan memberantas penyelundupan.Sebab kenaikan BBM dinilai hanya akan menyulut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan menambah beban sosial masyarakat. Organisasi pekerja yang menolak kenaikan harga BBM antara lain Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi dan Federasi Serikat Pekerja Logam dan Elektronik. (umi/)