DetikNews
Jumat 05 April 2019, 14:03 WIB

TNI AU: Tak Mungkin Kami Halangi Capres, Netralitas Harga Mati

Rolando - detikNews
TNI AU: Tak Mungkin Kami Halangi Capres, Netralitas Harga Mati Kolonel Sus M Yuris (Rolan/detikcom)
Jakarta - TNI AU kembali menjelaskan perihal isu pesawat capres Prabowo Subianto dicegat jet tempur saat akan terbang ke Purwokerto. TNI AU menegaskan tidak ada pencegatan oleh jet tempur. Pesawat Prabowo 'aborted take off' lantaran mematuhi air traffic control di bandara.

"Jadi semua yang terjadi di mana pun, bandara mana pun di dunia ini, semuanya dikendalikan oleh air traffic control (ATC), tower bandara masing-masing. Nah, kalau dibilang menghalangi, sebenarnya kami sudah menjelaskan melalui Kadispen AU di media maupun di akun media sosial kami di Twitter @_tniau bahwa sequence landing atau pendaratan pesawat kemudian take off pesawat itu sudah sesuai dengan sequence yang ditentukan oleh air traffic control," kata Kasubdispenum Dispenau Kolonel Sus M Yuris di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2019).


Yuris mengatakan, pada peristiwa batal lepas landasnya pesawat Prabowo dari Bandara Halim Perdanakusuma juga tidak melibatkan Sukhoi. Saat itu, pesawat yang lepas landas sebelum pesawat Prabowo merupakan kalong flight. Kalong flight ini adalah pesawat CN 235 dari Skadron Udara II, Lanud Halim Perdana Kusuma, yang merupakan pesawat angkut sedang.

"Dia ini pesawat ini take off di depannya, kemudian climbing, baru di 1.500 feet, kemudian pesawat yang di belakangnya sudah open power dari ATC, kemudian menyadari itu pesawat ini belum bank ke kiri. Harusnya safety-nya itu setelah tidak ada lagi pesawat yang segaris lurus dengan pesawat yang akan take off berikutnya, nah itu makanya diperintahkan untuk close power lagi kemudian kembali ke line up untuk take off. Nah, seperti itu kejadiannya," tuturnya.

"Jadi bukan Sukhoi yang menghalangi, dan kalong flight ini pun tidak menghalangi karena dia kan cuma terbang saja sudah diatur oleh ATC. Seperti itu kejadiannya," sambung Yuris.

Begitu pula dengan peristiwa pada 2 April 2019. Tertahannya pesawat Prabowo bukan lantaran dicegat oleh jet tempur, melainkan karena adanya pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan 0ne-1721 yang akan mendarat.

"Ini tidak mungkin kita cancel, orang yang final itu artinya sudah dekat sekali dengan ujung landasan. Nah ujung landasan ini tidak mungkin kita ATC mau memerintahkan untuk balik lagi, akhirnya dia landing dulu Wings Air ini, kemudian setelah itu baru pesawat yang ditumpangi oleh Bapak Prabowo masuk line up. Setelah take off menuju Padang 10.23, tujuh menit kemudian baru 3 pesawat Sukhoi. Jadi 10.30 tiga pesawat Sukhoi landing di Halim, jadi tidak ada yang menghalangi, Sukhoi ini pesawat tempur yang dibilang pesawat tempur itu tidak ada yang menghalangi karena jauh jaraknya, jauh jarak waktunya. Dua itu mendahului, 3 Sukhoi belakangan setelah pesawat itu," jelas Yuris.

"Jangan lupa, pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma masih berstatus pangkalan militer. Artinya memang yang utama di sini adalah penerbangan militer. Jadi kira-kira terbayangkan nggak ada pesawat tempur kita mau mengejar pesawat tapi kita harus menunggu dulu ada airline mau take off. Kira-kira masuk akal tidak? Mana yang harus didahulukan? Kedaulatan negara atau waktu Bapak-Ibu nunggu di dalam pesawat. Jadi begitu kira-kira," imbuh Yuris.


Yuris mengatakan tak mungkin pihaknya menghalangi pesawat Prabowo. Dia menegaskan tak pernah ada perintah dari atasan atau pihak manapun untuk mencegat pesawat salah satu kandidat. TNI AU bekerja secara profesional dan bersikap netral.

"Tidak ada tendensi politik apa apa. Jadi murni hanya profesionalisme kami kepada prajurit TNI AU menjelaskan kepada masyarakat, ini lo kejadian sebenarnya. Mohon tidak ada asumsi atau persepsi macam-macam kepada TNI AU menghalang-halangi salah satu kandidat. Tidak ada sama sekali perintah dari atasan kami sampai ke bawah itu yang memerintahkan menghalang-halangi. Terlalu naif kalau saya bilang, terlalu jauh. Karena komitmen netralitas ini kan luar biasa sudah sampai ke prajurit ke bawah sudah menyadari, sudah mematuhi semua apa yang diperintahkan Panglima TNI maupun kepala Staf AU," tutur Yuris.

"Jadi semua prajurit, mulai prajurit perwira tinggi sampai prajurit tingkat tamtama sudah mengerti apa itu komitmen netralitas TNI. Ada 9 poin yang tidak diperkenankan, artinya dilarang anggota TNI untuk terlibat dalam proses atau tahapan pemilu ini. Jadi itu kami menggunakan semua saluran informasi baik internal kami, kami berikan selebaran dan sebagainya bahwa inilah yang tidak boleh. Ada buku saku kecil juga dibagikan kepada prajurit TNI AU biar bisa dibaca apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan prajurit TNI dalam proses pemilu di tahun ini. Mungkin tidak pemilu tahun ini saja, tapi pemilu yang akan datang. Netralitas TNI adalah harga mati bagi kami," sambung dia.
(mae/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed