FPKS Batal Tolak Kenaikan BBM

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang sebelumnya menolak rencana kenaikan harga BBM akhirnya akan menyatakan sikap mendukung dalam sidang paripurna DPR.Alasannya, FPKS harus tunduk dengan keputusan Panitia Anggaran. "PKS nanti dalam sikapnya akan mendukung opsi kedua, yakni pengurangan subsidi BBM hingga mencapai Rp 89,194 triliun. Itu sudah merupakan keputusan dari panitia anggaran. Jadi kami harus tunduk terhadap hasil itu," kata Wakil Ketua FPKS DPR Zulkieflimansyah.Sikap FPKS disampaikan Zulkiefli di sela-sela sidang paripurna DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2005). Hingga pukul 12.30 WIB, sidang DPR belum membahas RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2005 yang di dalamnya mengatur kenaikan BBBM.RUU APBN merupakan agenda keempat dari enam agenda yang akan dibahas DPR. DPR masih membahas agenda pertama mengenai tata tertib DPR. Rapat panitia anggaran memberikan dua opsi soal kenaikan harga BBM. Opsi pertama, subsidi BBM tetap Rp Rp 113,690 triliun alias tidak ada kenaikan harga BBM. Opsi kedua, anggaran dana subdisi BBM dikurangi menjadi Rp 89,194 triliun.Sebelumnya FPKS, dalam rapat Panitia Anggaran, menolak pemotongan subsidi BBM. PKS mengusulkan pengalihan anggaran departemen yang belum diserap optimal untuk subsidi BBM. "Tapi nyatanya yang menang adalah opsi pengurangan subsidi BBM. Jadi suka atau tidak suka kita harus mendukung," kata Zulkiefli. Secara pribadi Zulkiefli mengaku keberatan terhadap rencana kenaikan BBBM pada 1 Oktober mendatang sebab saat ini daya beli masyarakat menurun dan beban makin berat. "Tapi kan semua proses sudah selesai di Panitia Anggaran. Peluangnya sangat kecil kalau rapat ini bisa mengubah hasil itu karena paripurna hanya bertugas menge-approve hasil Panitia Anggaran," kata Zulkiefli. (iy/)