.webp)
"Semua pihak harus profesional," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin, saat dihubungi, Jumat (5/4/2019).
Sementara itu, Suhud mengaku wajar saja jika KPU langsung melaporkan adanya pihak yang dianggap merugikan. Selain itu, elemen masyarakat sangat sensitif terhadap hal-hal yang memungkinkan munculnya potensi kecurangan dalam pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah seharusnya KPU melakukan langkah hukum jika tudingan itu dianggap tidak benar. Karena KPU berkewajiban menjelaskan spekulasi yang beredar di masyarakat, agar masyarakat mengerti permasalahan dengan jelas," imbuh Suhud.
Suhud menilai penyelenggaraan pemilu yang akan datang masih berpotensi terjadi kecurangan. Dengan begitu, menurutnya, tak aneh bila masyarakat berspekulasi terkait kejujuran dalam pelaksanaan pemilu.
"Namun harus diakui, masih banyak celah potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu ini, mulai DPT yang masih terdapat pemilih ganda dan penyelenggara ad hoc, baik KPPS, PPS, dan PPK, yang pembentukannya dianggap tertutup," ungkapnya.
Baca juga: KPU: Seluruh Server KPU Ada di Dalam Negeri |
"Tidak aneh jika kemudian di masyarakat muncul macam-macam spekulasi terkait asas kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, KPU harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemilu akan berlangsung jujur dan adil tanpa ada rekayasa," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman bersama para komisionernya melaporkan tiga akun media sosial yang menuding pihaknya memiliki server di luar negeri dan men-setting server agar pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memenangi Pilpres 2019.
"Kami laporkan sekurang-kurangnya ada tiga akun di media sosial. Kemudian juga kami menyampaikan salah satunya alat bukti berupa rekaman video yang beredar itu, dan di dalamnya ada beberapa orang yang menyampaikan beberapa hal yang tidak benar," kata Arief kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).
Arief mengaku viralnya video tersebut merugikan karena dinilai dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU. Arief menegaskan informasi yang ada dalam video tersebut tak benar. KPU memastikan tidak memiliki server di luar negeri.
"Kami merasa bahwa itu mengganggu kepercayaan publik kepada KPU, yang KPU disebut telah punya server dan men-setting servernya itu untuk memenangkan salah satu paslon," ujar Arief.
"Tidak benar bahwa server KPU di luar negeri. Server di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa sendiri," sambung dia.
Saksikan juga video 'KPU Bantah Tuduhan Server Disetting untuk Menangkan Jokowi':
(yld/knv)
