MenPAN RB soal Jual Beli Jabatan: Kalau Toh Ada, Paling Tak Sampai 10%

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin membantah ucapan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi yang menduga 90 persen kementerian dan lembaga masih melakukan praktik jual beli jabatan. Menurutnya, kalau pun ada tidak akan sampai 10 persen.

"Itu tidak benar, saya bantah keras selaku menPAN tudingan tentang yang dia katakan oleh KASN 90 persen kementerian lembaga jual beli jabatan. Itu tidak benar. Tolong ditulis itu. Kalau toh ada, satu di antara banyak kementerian lembaga, itu yes, ya karena memang jadi kenyataan terbukti. Mereka sedang diproses oleh aparat penegak hukum, silakan," kata Syafruddin.

Pernyataan tersebut disampaikan Syafruddin di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Dia sedang menghadiri Muktamar Pemuda Islam dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Baca juga: Selain di Kemenag, Ini 4 Kasus Jual Beli Jabatan yang Terungkap

"Kementerian lembaga lainnya itu tidak ada (jual beli jabatan-red). Kalau toh ada saya yakin tidak 90 persen, tidak akan 90 persen. Paling juga sekian persen, tidak akan sampai 10 persen. Itulah yang kita benahi sekarang dengan tata kelola pemerintahan," sambungnya.

Syafruddin menegaskan, pemerintahan saat ini sudah bekerja jauh profesional, termasuk sistem pemerintahan yang berbasis online. Jadi aparat pelayanan publik tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Jadi itu tidak benar ya. Saya bantah keras tentang menyatakan 90% kementerian lembaga jual beli. Tidak. Sekarang prosesnya, sistemnya sangat ketat. Mulai dari open biding, ada panitia seleksi, kemudian hasil seleksinya objektif, terbuka, diawasi oleh masyarakat, diawasi oleh media, diawasi Ombudsman, ada pengawas internal. Kalau toh ada ya, yes karena kenyataannya ada. Tapi kalau besar begitu, wah itu saya bantah, tidak benar," jelasnya.

Sofian sebelumnya menyebut kasus jual beli jabatan di kementerian dan lembaga masih terjadi. Menurutnya ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang ini ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang dalam pemeriksaan KPK," katanya dalam diskusi media 'Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern' di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (27/3) seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Baca juga: KemenPAN Tanggapi KASN Soal Kabar Jual Beli Jabatan

Sofian mengaku pernah ditanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan praktik jual beli jabatan di kementerian dan lembaga. Menurutnya Jokowi ingin tahu berapa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam dugaan jual beli jabatan tersebut.

"Ya saya enggak berani menduga-duga. Saya bilang, 'ya lebih dari separuh pak kementerian itu'," tutur Sofian menirukan jawaban dirinya ke Jokowi saat itu.

Sofian mengatakan, pihaknya menduga lebih dari 90 persen kementerian dan lembaga terlibat praktik jual beli jabatan. Namun, dia mengaku KASN belum memiliki instrumen untuk melakukan penindakan saat menemukan bukti praktik tersebut.

"Tapi kalau ini dugaan sementara kami itu lebih dari 90 persen, yang melakukan praktik itu. Cuma tinggal levelnya saja berbeda-beda," ucapnya.


Saksikan juga video '2 Tersangka Penyuap Rommy Diperiksa KPK':

[Gambas:Video 20detik]

(hri/fjp)