FPDIP DPR Bersikeras Tolak Subsidi BBM Rp 89,194 Triliun

Jakarta - Tidak ingin rakyat sengsara dengan kenaikan harga BBM, Fraksi PDIP bersikeras menolak besaran subsidi BBM Rp 89,194 triliun. Fraksi pimpinan Tjahjo Kumolo itu tetap menginginkan angka subsidi Rp 113,690 triliun.Jika besaran subsidi yang diperjuangkan itu dianggarkan dalam APBN 2005, niscaya harga BBM tidak perlu dinaikkan awal Oktober nanti. Namun Panitia Anggaran DPR RI memutuskan besaran subsidi Rp 89,194 triliun.Meski menolak besaran subsidi yang ditetapkan Panitia Anggaran, FPDIP tetap akan mengikuti prosedur pengambilan keputusan, termasuk jika penutusan itu diambil secara voting."Kalau pun voting kami siap, kalah tidak masalah karena yang penting kami sudah berjuang memenuhi aspirasi mayoritas rakyat yang menolak kenaikan harga BBM," tegas Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo sebelum rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (27/9/2005).Salah satu agenda rapat paripurna adalah pengambilan keputusan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 36/2004 tentang APBN Tahun 2005. Penolakan FPDIP, lanjut Tjahjo, disebabkan kondisi rakyat yang masih terbebani dengan kenaikan BBM pada Maret lalu. FPDIP juga meminta Presiden SBY memegang janji kampanyenya untuk menyejahterakan rakyat. FPDIP menilai setahun belakangan ini kebijakan pemerintah masih jauh untuk membuat rakyat sejahtera.Apalagi, banyak pejabat pemerintahan yang kerap menyatakan adanya kenaikan harga BBM telah menimbulkan spekulasi di pasar. Karena itu, FPDIP mengaku siap memperjuangkan sikapnya meski tidak didukung fraksi lain. "Walaupun sendirian, kami tetap akan memperjuangkan penolakan itu," tegas Tjahjo. (umi/)