KPK Panggil Dirjen Bea-Cukai Terkait Kasus Eks Bupati Konawe Utara

Jakarta - Dirjen Bea-Cukai Heru Pambudi dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman. Heru dipanggil sebagai saksi.

"Dipanggil sebagai saksi untuk ASW (Aswad Sulaiman)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (2/4/2019).

Aswad sendiri sudah diumumkan sebagai tersangka sejak 2017. Dia diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.

Baca juga: KPK Telusuri Perusahaan Tambang Penyuap Eks Bupati Konawe Utara

KPK menyebut indikasi kerugian keuangan negara dari korupsi itu mencapai Rp 2,7 triliun. Angka itu, disebut KPK, berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum.

Saat itu Aswad, disebut KPK, langsung mencabut secara sepihak kuasa pertambangan, yang mayoritas dikuasai PT Antam.

Setelah pencabutan secara sepihak itu, KPK menyebut Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga kemudian diterbitkanlah 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.

"Dalam keadaan (kuasa pertambangan) masih dikuasai PT Antam, tersangka selaku pejabat bupati menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan yang kemudian menerbitkan 30 SK kuasa permohonan eksplorasi," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (3/10/2017).

Dari seluruh izin yang telah diterbitkan itu, Saut mengatakan, beberapa di antaranya telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Perbuatan itu berlangsung hingga 2014. Aswad juga diduga menerima Rp 13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut. (haf/fdn)