Amien Rais Serukan People Power, Pengamat: Politik Pecah Belah Bangsa

Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Amien Rais menyerukan pengerahan people power bila pemilu curang. Hal ini dinilai telah melenceng dari konstitusi Indonesia. Sebab, UUD 1945 telah memberikan sarana keberatan hasil pemilu, yaitu ke MK.

"Janganlah kita keluar dari trayek konstitusi. Amien Rais ini kadang-kadang merusak juga," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: People Power ala Amien Rais: Dikecam MK, Diingatkan Bawaslu

[Gambas:Video 20detik]

Dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas atas hasil pemilu, langkah yang tepat adalah melakukan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Pangi, apa yang disampaikan Amien Rais dapat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Padahal konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa pemilu.

"Silakan Amin Rais tidak percaya sama MK. Namun jangan buat negara kita chaos atau menggunakan politik pecah belah," ujar Pangi.

Baca juga: Ancaman untuk Bara Hasibuan yang Melawan Mahaguru PAN

Sebelumnya, Waketum PAN Bara Hasibuan juga terang-terangan menentang rencana Amien Rais yang memilih people power ketimbang mengajukan gugatan ke MK andai ada kecurangan di Pilpres 2019.

"Apalagi nanti akan ada international observers yang melalukan monitoring. Ide people power dalam konteks sengketa pemilu juga sama saja dengan melecehkan prinsip rule of law karena UU Pemilu mengatur mekanisme sengketa lewat jalur MK," ucap Bara.


Saksikan juga video 'Mungkinkah Ancaman 'People Power' Masih Berlaku Saat Ini?':

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/asp)