KPK Hati-hati Usut Calo DPR

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tidak mau gegabah dalam menangani apalagi menyelesaikan kasus calo di DPR. KPK juga tidak ingin mengumbarkan janji yang muluk-muluk dalam menyelesaikan 'wabah' calo di DPR."Mengenai kasus calo di DPR, kami harus berhati-hati. Sebab ini menyangkut lembaga yang terhormat," Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Erry Riyana Hardjapamekas.Hal tersebut disampaikan Erry Riyana Hardjapamekas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (26/9/2005).Seperti diberitakan, dugaan percaloan pencairan anggaran di DPR makin merebak. Sebab, ada sejumlah indikasi yang menunjukkan adanya praktek makelar pencairan mata anggaran tertentu, antara lain anggaran bencana alam. Badan Kehormatan kini sudah memeriksa beberapa anggota dan staf DPR yang diduga terkait wabah calo di DPR."Kami juga harus menghormati prosedur. Tentunya kami akan memberi perhatian," ungkap Erry menenangkan anggota dewan yang sangat bernafsu mencecar pertanyaan.KPK ternyata tidak memberikan janji manis kepada DPR untuk segera memberantas praktek precaloan gedung dewan itu. Sebab, KPK tidak ingin dinilai terlalu gegabah dalam menangani kasus yang menyedot perhatian masyarakat itu."Jadi kami tidak akan terburu-buru menyampaikan janji. Tapi, kami akan memberikan prioritas yang cukup," tutur mantan Dirut PT Timah ini. (ism/)