DetikNews
Senin 01 April 2019, 20:19 WIB

RI Menang Gugatan Rp 6,6 T dari Perusahaan Tambang India

Farih Maulana - detikNews
RI Menang Gugatan Rp 6,6 T dari Perusahaan Tambang India Jaksa Agung M Prasetyo konpers di kantornya soal RI menang gugatan dari perusahaan tambang India sebesar Rp 6,6 triliun (Foto: Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta - Pemerintah Indonesia memenangi gugatan Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) sebesar USD 469 juta atau sekitar Rp 6,68 triliun. IMFA mengajukan gugatan terkait tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) akibat batas wilayah yang tak jelas.

"Saya ingin sampaikan bahwa IMFA telah mengajukan gugatan atas izin pengelolaan tambang di Kaltim. Dengan alasan telah terjadi tumpang tindih dalam perizinan. Gugatan diajukan pada 24 Juli 2014 kepada pemerintah RI sebesar 469 juta USD atau setara Rp 6,68 triliun. Jumlah yang tentunya sangat besar," kata Jaksa Agung M Prasetyo di kantornya, Jl Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).


Pemerintah telah menerima putusan arbitrase pada Jumat (29/3) setelah dilakukan persidangan di Den Haag, Belanda, pada Agustus 2018. IMFA mengajukan gugatan karena ada tumpang tindih IUP yang dimiliki PT Sumber Rahayu Indah (SRI) dengan tujuh perusahaan lain.

PT SRI sendiri merupakan badan hukum Indonesia namun sahamnya dipegang Indmet Mining Pte Ltd (Indmet). Sedangkan saham dari Indmet (Mauritius) Ltd sendiri dimiliki oleh IMFA.

"Putusan majelis arbitrase dengan kita terima tanggal 29 Maret 2019. Isinya antara lain menerima bantahan pemerintah Republik Indonesia, bahwa masalah tumpang tindih sebenarnya sudah terjadi sebelum IMFA masuk jadi investor. Jadi kalau IMFA saat itu melakukan due diligence dengan benar tentunya semuanya tidak terjadi," tuturnya.


"Jadi semuanya merupakan kesalahan IMFA sendiri itu alasan dari majelis arbitrase Den Haag. Tentunya pemerintah Indonesia sebagai negara rumah istilahnya tidak bisa dipersalahkan. Karenanya arbitrase memutuskan menolak gugatan ganti rugi IMFA sebesar 469 juta USD," imbuh Prasetyo.

Berdasarkan Article III New York Convention, Pemerintah RI berhak melakukan penagihan terhadap pengembalian biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase sebesar USD 2.975,017 dan GBP 361.247,23.

Putusan Arbitrase a quo bersifat final dan mengikat (final and binding) namun berdasarkan Article 71 English Arbitration Act 1996, pihak yang kalah masih diberi kesempatan untuk mengajukan challenge or appeal terhadap putusan dalam waktu 28 hari sejak putusan, yakni paling lambat tanggal 26 April 2019.


Prasetyo mengatakan kemenangan ini jadi bukti kegigihan pemerintah untuk menjaga dan mengamankan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Dia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat.

"Kerja sama disertai kesungguhan, keseriusan, dan konsentrasi penuh tersebut bukan dimaksudkan semata-mata menghindarkan pemerintah dari kekalahan sehingga harus membayar sejumlah uang yang ditentukan yang jumlahnya cukup besar. Tapi lebih dari itu untuk menunjukkan keseriusan kita untuk menjaga pengelolaan dan kekuasaan sumber kekayaan alam agar terselenggara dengan baik dan benar serta tidak merugikan bangsa dan negara kita. Terutama terhadap penguasaan asing yang harus kita jaga dan agar tidak merugikan," ujar dia.
(jbr/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed