Amien Rais Ancam People Power, KPU: Gunakan Prosedur Hukum Sesuai UU

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memilih people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK) seandainya ada kecurangan Pemilu. KPU berharap semua pihak menggunakan prosedur hukum sesuai undang-undang.

"Kita berharap semua pihak mempergunakan saluran dan prosedur hukum sebagai mana diatur dalam perUndang-undangan," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi detikcom, Minggu (31/3/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wahyu mengatakan pihkanya juga berharap pemilu tetap dapat berjalan dengan jujur dan adil, serta diharapkan semua pihak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Menurutnya, KPU berkomitmen menyelenggarakan pemilu dengan adil dan transparan.

"Kita semua berharap pemilu akan berlangsung dengan jujur dan adil, untuk itu KPU berharap semua pihak berpartisipasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan peran masing-masing," kata Wahyu.

Perserta pemilu diharapkan mengirimkan saksi yang diberi mandat untuk hadir di TPS, dengan seperti itu kita semua mengawal suara rakyat. KPU tentu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2019 yang jujur dan adil serta transparan," sambungnya.

Sebelumnya, Amien mengatakan Apel Siaga Umat 313 digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Ketua Dewan Kehormatan PAN mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).

Amien mengatakan akan menggerakkan masa secara demokratis. Dia menjamin tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU.

"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," jelasnya.

Saksikan juga video 'Jika Ada Kecurangan, Amien Rais: Tidak ke MK, Kita People Power':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/rvk)