BPK Prioritaskan Audit Lembaga yang Bebani Keuangan Negara

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memprioritaskan audit pada beberapa aspek pengeluaran dan penerimaan negara yang terpenting. Yaitu ditekankan pada objek-objek yang membenani keuangan negara, antara lain, Bank Indonesia, bank-bank negara, Pertamina."Yang juga penting adalah audit dana rekonstruksi provinsi Aceh dan Nias pascabencana tsunami yang hingga 10 bulan ini belum terdapat laporan keuangan yang jelas," kata Ketua BPK Anwar Nasution dalam sebuah seminar di Hotel Crowne Plaza, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (26/9/2005).Prioritas kedua, audit terhadap pengeluaran negara yang rawan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Sedangkan prioritas ketiga adalah sektor-sektor strategis dan penting bagi hajat hidup orang banyak seperti Depsos, Depdiknas, dan PLN.Sedangkan audit pasa sisi penerimaan negara diprioritaskan terhadap penerimaan pajak, nonpajak, termasuk privatisasi BUMN dan BUMD.Reformasi BPKDalam kesempatan itu, Anwar juga menyoroti lemahnya sistem hukum dan akuntansi yang menjadi salah satu faktor rapuhnya perekonomian nasional. Sebab laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya dan tidak adanya kepastian hukum dapat menyebabkan distorsi informasi serta mengurangi efisiensi pasar."Sehingga laporan keuangan negara maupun badan usaha negara tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mengetahui dan mengantisipasi keadaan bagi pengambilan keputusan strategis," kata Anwar.Oleh karena itu, menurut Anwar, diperlukan sebuah perubahan mendasar guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang dibutuhkan sebagai salah satu agenda perubahan tersebut. Salah satu caranya, BPK akan meningkatkan audit investigatif untuk memperoleh kondisi keuangan negara yang lebih akurat. BPK juga akan melakukan reformasi dirinya guna menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan demokratisasi politik saat ini. Terutama reformasi dalam hal pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. (gtp/)