Awal teka-teki bermula dari panggung debat capres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Minggu (31/3/2019) kemarin. Informasi yang disampaikan Prabowo langsung ke Jokowi membuat panas debat keempat itu.
"Maaf, Pak, saya harus menyampaikan bahwa Bapak komit terhadap demokrasi, saya tahu. Tetapi maaf, Pak, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilu," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, penggunaan aparat negara demi kepentingan politik pemilu tak sesuai dengan kaidah demokrasi. Karena intrik politik itu, kata Prabowo, aparat desa ada yang dijebloskan ke balik jeruji besi. Dia khawatir bila ini dibiarkan, maka akan terjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahannya sendiri.
"Di bawah ini banyak ada kepala desa dimasukin penjara, dipanggil dikasih pengarahan. Aparat yang memberikan pengarahan," tutur Prabowo.
Merespons keterangan Prabowo, Sekretaris Tim Kampanye Nasiona Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai kondisi yang dideskripsikan oleh Prabowo mirip dengan kondisi era Orde Baru. Presiden Soeharto disebut melanggengkan kekuasaan lewat tangan aparat.
Juru bicara TKN Irma Suryani Chaniago mengaku tidak heran dengan pernyataan Prabowo. Menurutnya, kubu rivalnya itu selalu mencoba mendelegitimasi penyelenggara Pemilu. Dia menyarankan agar Prabowo lebih baik dalam hal mengontrol emosi.
Dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN), apa yang disampaikan Prabowo soal adanya pejabat yang memerintahkan aparat membantu calon di Pemilu adalah hal yang umum didengar. Bahkan video soal hal ini juga sudah viral. Cara penggunaan aparat kali ini lebih vulgar ketimbang yang dipraktikkan pada tahun 1980-an era Orde Baru dulu.
"Sekarang penyalahgunaan kekuasaan itu juga masif. Tapi caranya sangat vulgar. Tidak ada lagi tata kramanya," kata anggota Dewan Pakar BPN Dradjad Wibowo kepada wartawan.
Lalu siapa pejabat dan aparat yang dimaksud Prabowo? "Prabowo tidak hanya merujuk ke satu dua pejabat. Saya rasa, tanpa ditunjuk hidungnya pun masyarakat sudah tahu siapa saja mereka," tutur Dradjad.
Maka informasi Prabowo masih tinggal sebagai teka-teki. Namun teka-teki ini bisa saja terpecahkan bila Prabowo bersedia melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU menyarankan ke Prabowo agar melaporkan pihak pejabat dan aparat yang terlibat perintah pemenangan Pemilu seperti itu.
"Apabila ada dugaan pelanggaran netralitas aparat silakan dilaporkan ke Bawaslu," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan, Sabtu (30/3/2019) malam.
Tonton juga video Aksi Saling Puji Jokowi-Prabowo Usai Curhat Tudingan Khilafah dan PKI:
(dnu/fjp)
