Bicara Konsep Pemerintah 'Dilan', Jokowi Angkat Lapor SPT Pajak

Bicara Konsep Pemerintah 'Dilan', Jokowi Angkat Lapor SPT Pajak

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 30 Mar 2019 21:03 WIB
Capres petahana Joko Widodo. (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengatakan yang paling penting dalam pelayanan pemerintahan ialah efektivitas sehingga tidak membuat masyarakat kerepotan. Jokowi ingin pemerintah bisa merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat.

"Intinya bahwa penggunaan pelayanan berbasis elektronik adalah kecepatan. Karena ke depan bukan negara besar yang menguasai negara kecil, bukan negara kuat kuasai lemah. Tapi negara cepat kuasai negara lambat," ucap Jokowi dalam debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).


"Maka negara kita harus cepat respons kebutuhan yang ada. Itu bisa dilakukan kalau e-government, e-budget terkoneksi dari pusat, ke provinsi, kabupaten, kota. Ini yang kita persiapkan," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan kecepatan pelayanan pemerintahan tentu dapat membantu masyarakat. Dia menyinggung soal Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang bisa diakses masyarakat tanpa harus datang ke kantor pajak.


"Dengan kecepatan itu pemerintah cepat layani, respons perubahan yang ada. Seperti contoh perpajakan kita secara online, menyampaikan pajak lewat SPT, dari rumah juga bisa," tuturnya.

Jokowi sebelumnya ingin pelayanan publik dilakukan dengan konsep 'Dilan' alias digital melayani. Untuk itu, diperlukan penyederhanaan.


Saksikan juga video 'Soal e-Goverment, Jokowi Cepat Melayani, Prabowo Fokus Transparansi':

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads