DetikNews
Jumat 29 Maret 2019, 13:04 WIB

Soal Buzzer Kampanye di Masa Tenang, KPU: Tanggung Jawab Kita yang Akun Resmi

Dwi Andayani - detikNews
Soal Buzzer Kampanye di Masa Tenang, KPU: Tanggung Jawab Kita yang Akun Resmi Foto: Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (Dwi Andayani-detikcom)
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan aktivitas buzzer politik pada masa tenang di media sosial masih belum diatur. KPU mengatakan hanya bertanggung jawab terhadap akun resmi yang didaftarkan.

"Yang menjadi tanggung jawab KPU tentu saja akun resmi yang didaftarkan ini," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Wahyu mengatakan, terkait akun media sosial lain pihaknya akan berkordinasi ke pihak terkait. Menurutnya penanganan media sosial ini nantinya tergantung isi masing-masing konten.



"Lalu bagimana dengan akun-akun yang lain? ya tentu saja kita koordinasikan tapi leading sektornya bukan KPU. Leading sektornya adalah tergantung kontennya," kata Wahyu.

Dia menyebut, nantinya konten yang isinya terdapat dugaan pelanggaran pemilu ditangani oleh Bawaslu. Sedangkan terkait fitnah dan berita bohong ditangani oleh pihak kepolisian.

"Kalau konten itu pelanggaran kampanye berarti Bawaslu. Kalau konten itu berita bohong berita fitnah berarti aparat kepolisian. Kan begitu, tinggal diatur begitu," kata Wahyu.

[Gambas:Video 20detik]





"KPU tidak mungkin menjangkau, karena kita tidak punya perangkat untuk mengatasi hal-hal itu. Tetapi atas yang didaftarkan itu, tanggung jawab kita," sambungnya.

Wahyu mengatakan pada masa tenang, menyampaikan pendapat tetap dapat dilakukan. Namun, tidak diperbolehkan berpendapat yang didalamnya memenuhi unsur kampanye.

"Pada saatnya kita harus membedakan antara kampanye dan berpendapat, kan bukan berarti masa tenang semua orang harus diam. Ini filosofi dulu, bahwa kebebasan berpendapat menyampaikan pendapat, secara lisan maupun tertulis kan tetap boleh-boleh aja, yang tidak boleh kan berpendapat yang memenuhi unsur-unsur kampanye," tuturnya.

Sebelumnya, Kominfo sempat membahas soal masa tenang di media sosial. Menurut Kominfo yang dibatasi adalah penayangan iklan, sedangkan percakapan masyarakat pengguna media sosial disebut Kominfo tak bisa dilarang.

"Jadi yang dibatasi itu iklan, itu yang kita bicarakan tadi. Di dunia nyatanya dibatasi, kok di dunia digital tidak dibatasi. Jadinya, kita batasi iklan kampanye selama masa tenang dilakukan oleh siapapun," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (25/3).

Selain itu, aktivitas buzzer politiknyatanya masih belum diatur. Luputnya pembahasan buzzer politik di medsos ini karena saat pertemuan berlangsung, baru ada perwakilan dari Bawaslu, sedangkan KPU absen.

"Bagaimana dengan buzzer? karena dia nggak bayar ke platform, tetapi followers-nya banyak, itu tadi belum kita bahas sampai saat ini. Jadi, sekarang itu tidak termasuk (disepakati)," kata Semuel di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta.


Simak Juga "Begini Aturan Masa Tenang Pemilu di Medsos dari Kominfo":

[Gambas:Video 20detik]


(dwia/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed