Pemerintah RI dan Go-Jek Berbagi Upaya Kesetaraan Gender di Markas PBB

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Kementerian Luar Negeri, dan Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB bersama Go-Jek Indonesia berbagi pengalaman Indonesia dalam meningkatkan taraf kehidupan para pekerja perempuan di sektor ekonomi digital di hadapan ratusan delegasi dari berbagai negara di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Diskusi ini selenggarakan disela-sela pertemuan Komisi Status Perempuan ke-63 (Commission on the Status of Women). Dalam diskusi yang mengusung tema "The Gig Economy: An Opportunity or Challenge for Extending Social Protection to Excluded Women", Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Indra Gunawan yang mewakili Menteri PPPA.

Dia memaparkan pengalaman Indonesia dalam upaya membuka peluang bagi perempuan di bidang ekonomi dan menyediakan perlindungan sosial untuk para perempuan yang bekerja secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari usahanya, seperti para wiraswasta pekerja lepas (freelancer) atau pekerja bukan penerima upah (BPU).

"Perempuan sering menjadi kelompok yang termarginalkan dan tidak cukup menerima perlindungan sosial, yang dapat diraih melalui dunia kerja. Dengan munculnya GIG Economy dan Perusahaan seperti Go-Jek yang membuka peluang akses ekonomi bagi peremuan, kelompok perempuan juga diberi kesempatan untuk mengakses berbagai program perlindungan sosial yang ada," dalam keterangannya, Kamis (28/3/2019).

Pada kesempatan yang sama, Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Commercial Expansion Go-Jek memaparkan cara Go-Jek membangun teknologi yang inklusif bagi semua pihak dari berbagai latar belakang, termasuk kaum perempuan, khususnya melalui Go-Food.

"Sejak Go-Jek didirikan delapan tahun lalu, kami selalu menjadikan penciptaan dampak sosial sebagai salah satu misi bisnis kami. Untuk mencapai dampak sosial yang berkelanjutan, GOJEK harus menciptakan teknologi yang inklusif kepada semua orang, termasuk perempuan," jelasnya.

"Melalui teknologi kami, para perempuan bisa menghasilkan pendapatan lebih dan berkesempatan untuk menjadi mandiri finansial dengan menjadi mitra Go-Ride, Go-Car, Go-Life, ataupun pemilik kedai di Go-Food. Dengan teknologi kami, para perempuan bisa punya akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam ekonomi," ujar Catherine.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu indikator kesetaraan gender menurut The Global Gender Gap Report dari World Economic Forum. Menurut data internal Go-Jek, lebih dari 60% pemilik kedai di Go-Food adalah perempuan.

Diskusi panel tersebut diselenggarakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia dan Afrika Selatan untuk PBB (PTRI), bersama Overseas Development Institute (ODI). Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Perempuan, Bathabile Dlamini dari Afrika Selatan; Francesca Bastagli, Head of Social Protection and Social Policy, ODI; dan Dawn Gearhart, Future of Work Campaign Lead dari National Domestic Workers Alliance.

Dalam presentasinya, Catherine juga membagikan cerita tentang perjuangan Rosie Pakpahan, pemilik gerai Tahu Jeletot Taisi. Pada awalnya, ibu rumah tangga ini memulai usahanya di tahun 2012 dengan modal Rp 10 juta dari hasil gadai motor miliknya. Dimulai dengan produksi di teras rumah berukuran 3 x 3 meter, sekarang Tahu Jeletot Taisi dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat di Indonesia melalui layanan Go-Food.

"Selain teknologi kami menghubungkan para wiraswasta dengan pembeli yang lebih luas, platform kami juga memungkinkan para pekerja sektor informal untuk dapat mengakses perlindungan sosial dan sistem finansial yang dulunya susah mereka dapatkan. Melalui program Swadaya, Go-Jek telah menjangkau hampir 10.000 mitra perempuan untuk tergabung dalam asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

"Platform kami menyatukan para pekerja informal yang sebelumnya tersebar sehingga mereka mempunyai daya tawar yang lebih tinggi untuk mendapatkan premi asuransi yang lebih terjangkau dan dicicil dengan cara yang mudah. Para mitra perempuan kami juga dapat mengikuti program kredit pemilikan rumah (KPR) dan tabungan untuk umroh atau naik haji," ujar Catherine.

Sementara itu, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani, mengatakan diskusi panel di sela-sela sidang Komisi Status Perempuan ini digelar pemerintah sebagai upaya mempromosikan peningkatan kesetaraan gender yang ada di Indonesia.

"Kehadiran berbagai program asuransi untuk para pekerja penerima upah yang diinisiasi pemerintah dan kehadiran perusahaan teknologi seperti GOJEK telah membuka kesempatan yang lebih lduas bagi perempuan Indonesia untuk lebih aktif dalam pengembangan ekonomi. Prestasi ini patut dibanggakan," ungkap Dubes Djani

Komisi Status Perempuan merupakan satu-satunya komisi PBB yang mendorong kesetaraan gender secara global. Sidang Komisi ini merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh negara anggota PBB untuk membicarakan solusi dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Sidang ke-63 tahun ini berlangsung dari 11 hingga 22 Maret 2019 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat. (idr/idr)