TKN Bicara Janji Jokowi Perkuat Kepemimpinan Indonesia di Forum Internasional

Haris Fadhil - detikNews
Kamis, 28 Mar 2019 12:06 WIB
Foto: Jokowi-Ma'ruf Amin (DW News)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin bicara soal janji untuk semakin berperan aktif dalam hubungan internasional jika sang paslon terpilih nanti. Hal tersebut merupakan salah satu langkah di bidang politik luar negeri yang menjadi tema debat keempat.

"Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (28/3/2019).


[Gambas:Video 20detik]


Ace mengatakan, Jokowi-Ma'ruf juga akan melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga akan diperkuat dengan mempromosikan Islam yang moderat, mempererat mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama muslim di dunia, dan terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina.

"(Selain itu juga) Melakukan upaya-upaya yang serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Kami juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia," tutur Ace.

Politikus Golkar itu mengatakan dalam pemerintahan Jokowi, kepemimpinan Indonesia di tingkat global semakin diakui. Hal itu tak lepas dari politik luar negeri Indonesia yang semakin berperan aktif dalam pergaulan internasional guna menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi kita.

"Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kini dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia. Indonesia juga selalu dirujuk sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi," tuturnya.

"Isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai. Masih di bidang perdamaian, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO). Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 diantaranya perempuan. Per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3545," sambung Ace.

Indonesia, kata Ace, juga aktif mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif pada era Jokowi. Politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.

"Hasilnya antara lain: 73,503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan; dan lebih dari Rp. 574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Untuk lima tahun ke depan, kami akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," katanya.


Ace mengatakan, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia juga terus mendorong adanya kerjasama maritim. Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat arsitektur di kawasan Dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang menjadi single geo-strategic theatre bagi Indonesia.

"Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama 'Indo-Pasifik'. Kebijakan ini untuk lima tahun ke depan akan terus kami perkuat," ujar Ace.


Saksikan juga video 'TKN Jokowi Usul Bahas Deradikalisasi di Debat Keempat':

[Gambas:Video 20detik]

(mae/imk)