ADVERTISEMENT

Diprediksi Tak Lolos ke DPR, PSI: Hasil Survei Jadi Pelecut Semangat

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 27 Mar 2019 19:07 WIB
Foto: Usman Hadi/detikcom
Jakarta - Sejumlah lembaga survei nasional memprediksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak lolos ambang batas parlemen. PSI menjadikan hasil survei tersebut sebagai pelecut agar bekerja lebih keras.

"Saya kira semua hasil survei menjadi pecutan semangat bagi kami. Kalau misalnya hasil survei ada yang bilang kami Vox Populi Research Center bilang kami sudah 3,7 persen diprediksi akan masuk parlemen, indeks bilang sekitar 3 persen, Charta juga bilang 2 persen, sebenarnya semua survei itu berada di dalam margin of error jadi bisa jadi survei itu ditarik ke atas bisa juga benar dan bisa jadi tidak," kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany di Conclave Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019).



Meski begitu, PSI mengaku tetap optimistis akan lolos ke DPR. Tsamara mengatakan sebelumnya PSI juga pernah diprediksi tak lolos verifikasi faktual, tapi faktanya tidak demikian.

Tsamara mengatakan kader PSI akan terus berkampanye menjelang pemungutan suara. Menurut Tsamara, lolos atau tidaknya PSI ke parlemen akan dibuktikan pada 17 April.

"Jadi kami akan buktikan saja pada tanggal 17 April 2019, insyaallah kami akan tetap door to door, kami akan tetap blusukan, kerja keras, dan buktikan bahwa kami bisa tembus 4 persen," kata Tsamara.



Sebelumnya, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas partai politik peserta Pileg 2019. Salah satunya Jaringan Suara Indonesia (JSI), yang menempatkan PDIP di posisi teratas, dikuti Gerindra dan Golkar.

JSI menyatakan ada 9 parpol yang tidak mencapai ambang batas parlemen 4 persen dan tidak lolos ke DPR. Salah satu partai yang diprediksi gagal lolos ke DPR adalah PSI, dengan perolehan angka 0,8 persen.




PSI Usul Dapil Luar Negeri Dipisah dengan DKI

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, yang kini nyaleg di DPR Dapil II DKI Jakarta, mengusulkan agar dapil luar negeri dengan DKI dipisah. Menurut Tsamara, pemisahan dapil luar negeri dengan DKI itu agar wakil rakyat yang terpilih bisa fokus memperjuangkan isu luar negeri.

"Kalau saya datang ke Jaksel, ke Jakpus, saya akan dengar aduan tentang Kartu Jakarta Pintar. Saya akan denger aduan tentang misalnya BPJS, lapangan pekerjaan, ini isunya atau misalnya soal MCK atau sanitasi, soal perumahan dan sebagainya.Tapi ketika saya pergi ke luar negeri, isunya apa? Perlindungan pekerja migran, dwikewarganegaraan. Ini isu-isu yang berbeda sekali dan butuh perwakilan khusus," kata Tsamara di Conclave Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019).



Tsamara juga menyoroti jumlah diaspora di luar negeri sebanyak 2 juta. Menurutnya, perlu ada perwakilan khusus di kursi parlemen. Ia menyebut, apabila dapil khusus luar negeri dibentuk sendiri, yang maju nyaleg salah satunya dari kalangan buruh migran.

"Bahkan kalau ini jadi dapil khusus bisa jadi pekerja migrannya sendiri nanti yang akan maju menjadi caleg. Mereka adalah pekerja migran, mereka punya jaringan di sana, mereka paham isu dan mereka bisa mewakili itu di DPR. Jadi saya pikir ini sudah seharusnya," ungkapnya.

Sementara itu, secara terpisah, Direktur Eksekutif Migrain Care Wahyu Susilo menilai anggota DPR yang terpilih pada masa periode saat ini dinilai tidak memperjuangkan kepentingan isu buruh migran.

"Karena ternyata riset kita menyatakan 6 dari 7 anggota DPR yang terpilih di dapil ini sama sekali di sepanjang 5 tahun masa bakti dia di DPR tidak pernah memperjuangkan isu buruh migran. Kalau ada dapil tersendiri, mereka bisa menentukan wakilnya sendiri, tentu itu akan meningkatkan partisipasi mereka. Karena mereka merasa itu diperhatikan sendiri," ungkap Wahyu. (yld/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT