Migrant Care Harap Masalah TKI-Human Trafficking Dibahas di Debat Capres

Jakarta - Migrant Care berharap persoalan buruh migran, terutama terkait advokasi TKI yang terancam hukuman mati, dibahas di debat keempat Pilpres 2019. Menurut Migrant Care, persoalan pekerja migran termasuk salah satu tema debat, yakni hubungan internasional.

"Isu pekerja migran debat kemarin itu sebenarnya masuk ya, tapi hanya disebut sepintas jadi memang kita mendorong persoalan pekerja migran itu menjadi salah satu materi debat prioritas di debat ke depan. Karena kan soal debat politik dan hubungan luar negeri, apalagi misalnya kalau kita lihat prioritas politik luar negeri sekarang perlindungan warga negara, seperti itu," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, di Conclave Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Matangkan Materi Debat Capres, KPU akan Gelar FGD Bersama Panelis

Wahyu berharap debat selanjutnya juga menyinggung khususnya persoalan advokasi terhadap buruh migran yang terancam hukuman mati. Sebab, menurut Wahyu, ada banyak TKI yang terancam hukuman mati, terutama di kawasan Timur Tengah.

"Yang dieksekusi yang di Saudi kan terakhir Tuti Tursilawati dan masih ada seratusan lagi. Nah itu menjadi, kita ingin dorong agar solusi yang konkret yang terukur apa capres 01 dan capres 02," ujarnya.

Baca juga: KPU Tetapkan 9 Panelis Debat Pilpres Keempat

Selain persoalan hukuman mati, persoalan perdagangan manusia dianggap penting dibahas. Sebab, menurutnya, angka kasus perdagangan manusia masih tinggi.

"Kemudian juga ya angka-angka kasus itu yang sekarang meninggi adalah human trafficking, misalnya ada di Timur Tengah karena ada moratorium tanpa pengawasan. Dari pemantauan juga ada potensi tingginya human trafficking, mereka dilarang masuk ke sana, tapi kemudian mereka tetap nekat ke sana. Di Malaysia juga seperti itu," imbuh Wahyu.

Debat pilpres keempat ini akan diikuti capres dan diselenggarakan pada 30 Maret 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Debat akan mengusung tema 'Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional'. (yld/knv)