Sidang Suap Izin Meikarta

Saksi Sidang Meikarta Dicecar Jaksa KPK soal Sumber Suap

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 27 Mar 2019 15:28 WIB
Ilustrasi proyek Meikarta (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Bandung - Jaksa KPK mencecar saksi dalam persidangan perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta. Saksi itu ditanya tentang sumber duit yang digunakan untuk suap terhadap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajaran pejabat Pemkab Bekasi.

Saksi yang dihadirkan itu atas nama Fitradjaja Purnama. Dia merupakan satu dari empat terdakwa yang telah divonis bersalah dalam perkara itu sebagai pemberi suap.




Awalnya Fitradjaja mengaku pernah memberikan uang SGD 90 ribu ke Yani Firman sebagai pejabat di Pemprov Jawa Barat. Uang itu disebut Fitradjaja terkait Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

"Uang itu sumbernya dari mana?" tanya jaksa pada Fitradjaja yang duduk di kursi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/3/2019).

"Saya tidak tahu, itu dari Henry (Henrry Jasmen P Sitohang/terdakwa yang sudah divonis juga)," jawab Fitradjadja.

Pertanyaan jaksa beralih tentang pemberian uang ke Daryanto yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi. Dalam dakwaan Neneng, Daryanto disebut menerima Rp 500 juta.

"Berapa diberinya? Rp 500 juta?" tanya jaksa.

"Saya bilang kalau nggak Rp 300 juta, Rp 350 juta. Saya bicara kisaran angka, bukan angka yang pasti," kata Fitradjadja.

"Sumbernya dari mana?" tanya jaksa.

"Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Itu dari Henry. Tapi saat itu, seperti yang disampaikan dalam persidangan lalu, memang ada sejumlah permintaan," jawab Fitradjadja.




Jaksa kemudian beralih menanyakan soal pemberian ke Dinas PUPR Bekasi. Fitradjadja menyebut pemberian ke Dinas PUPR berawal dari permintaan Jamaludin (Kadis PUPR Pemkab Bekasi ) dengan menyebut nominal Rp 4 miliar untuk izin-izin yang diurus di Dinas PUPR.

"Urusan izin apa saja?" tanya jaksa KPK.

"Itu rekomendasi yang ada hubungannya di Dinas PUPR. Mulai dari masterplan, blok plan sampai site plan," kata Fitradjadja.

"Apakah diberitahu ke Billy Sindoro?" tanya jaksa.

"Saat Jamaludin menyampaikan angka Rp 4 miliar itu, saya kasih tahu," jawab Fitradjadja.