DetikNews
Selasa 26 Maret 2019, 15:16 WIB

Bawaslu Putuskan Mendes Lakukan Pelanggaran Pemilu

Dwi Andayani - detikNews
Bawaslu Putuskan Mendes Lakukan Pelanggaran Pemilu Foto: Dwi Andayani/detikcom
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo terbukti melakukan pelanggaran. Eko terbukti melanggar administrasi pemilu.

"Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran administratif pemilu," kata Ketua Bawaslu, Abhan dalam sidang putusan di kantor Bawaslu, Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).


Atas terbuktinya pelanggaran ini, Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran terhadap Eko. Abhan meminta Eko tidak melakukan kampanye tanpa adanya surat keputusan cuti atau ijin cuti dari presiden.

"Mengingatkan kepada terlapor sebagai bagian dari pelaksana kampanye tingkat nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar tidak mengulangi perbuatan yang terlibat dalam kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan," ujar Abhan.

Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan dalam pemeriksaan diketahui Eko telah mengajukan permohonan surat cuti, untuk tanggal 22 Februari 2019. Namun, Ratna mengatakan tidak terbukti adanya surat izin yang diberikan kepada Eko terkait permohonan tersebut.


"Bahwa selama sidang pemeriksaan, tidak terdapat bukti yang menunjukan terlapor sebagai menteri memiliki ujin cuti. Meskipun terdapat surat tertanggal 21 Februari 2019 perihal permohonan cuti tanggal 22 Februari 2019 yang ditujukan kepada presiden RI," kata Ratna.

"Namun berdasarkan fakta persidangan, bedasarkan saksi Zaenal yang dihadirkan oleh pelapor. Izin cuti tidak pernah terbit, sampai kegiatan deklarasi yang dilaksanakan," sambungnya.

Ratna juga menjelaskan, pada hari yang sama Eko melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, Ratna mengatakan Eko melanjutkan kunjungannya dengan menghadiri deklarasi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Justru berdasarkan fakta terlapor sebagai menteri melakukan kunjungan kerja dengan menghadiri kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa di Sulawes Tenggara pada hari yang sama pada dilaksanakannya deklarasi," kata Ratna.

Menurut Ratna, Eko telah melakukan pelanggaran karena menghadiri kampanye tanpa izin cuti. Eko disebut melakukan pelanggaran administrasi, dengan melanggar Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 281 ayat 1 huruf b tentang pemilu.

"Karena terlapor tidak memiliki izin cuti dan mengikuti kegiatan deklarasi Jokowi-Ma'ruf, maka menurut majelis pemeriksa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu tata cata atau mekanisme pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor adalah pelanggaran administrasi pasal 281 ayat 1 hurud b UU 7 tahun 2017," tuturnya.
(dwia/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed