Menteri yang Buruk Mundur Saja

Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat pada Senin besok 26 September akan menggelar deklarasi petisi Yogyakarta. Salah satu poin petisi itu adalah mendorong anggota kabinet yang tidak mampu agar mundur secara terhormat."Kita berharap anggota kabinet yang tidak mampu mundur tanpa perlu diminta. Hal ini untuk menciptakan budaya baru dalam perpolitikan nasional," kata salah satu pelopor Petisi Yogyakarta Akbar Faizal kepada detikcom, Minggu (25/9/2005).Menurut Akbar, deklarasi petisi Yogyakarta ini akan diikuti sekitar 1.700 orang dari berbagai unsur. "Aksi ini merupakan pernyataan warga Yogyakarta yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nantinya akan datang warga dari seluruh Yogyakarta seperti dari Sleman, Bantul, dan lainnya," kata Akbar yang juga Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat.Menurut dia, pihaknya sangat sadar kenaikan harga BBM telah menimbulkan keberatan di masyarakat. Demikian juga dengan MoU Helsinki. "Tapi sekarang ini aksi-aksi yang ada sudah mengarah ke upaya menghantam pemerintahan yang sah," ujarnya.Petisi Yogyakarta ini setidaknya mengangkat lima wacana besar. Pertama, mendukung segala upaya pemerintah yang sah sesuai hasil Pemilu 2004 untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Kedua, Mengecam langkah-langkah penciptaan wacana yang mengarah kepada perusakan kestabilan pemerintahan dan penciptaan gangguan psikologis bagi rakyat kecil sekaligus mengganggu struktur perekonomian nasional.Ketiga, memperkuat pengakuan kepada Presiden SBY sebagai pemegang mandat rakyat Indonesia untuk mengambil langkah-langkah dan keputusan secara konstitusional baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, dan militer.Keempat, mendesak anggota kabinet yang merasa tidak mampu mengemban tugas untuk dengan terhormat sekaligus menciptakan budaya baru dalam perpolitikan nasional. Kelima, menyerukan kepada seluruh elemen pemuda, intelektual, mahasiswa, dan pers untuk bersama-sama mengawal pemerintahan yang bersih, santun, dan bermartabat. (san/)