DetikNews
Selasa 26 Maret 2019, 11:21 WIB

Kominfo Bahas Masa Tenang Medsos, Begini Aturannya di PKPU

Dwi Andayani - detikNews
Kominfo Bahas Masa Tenang Medsos, Begini Aturannya di PKPU Ilustrasi media sosial (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membahas aturan masa tenang Pemilu di media sosial (Medsos). Sebenarnya, aturan tentang masa tenang di medsos ini sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Aturan tersebut ada di pasal 53 ayat 4 PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Pemilu. KPU mengatakan, pada masa tenang peserta pemilu tidak diperbolehkan berkampanye melalui semua metode.

"Prinsipnya masa tenang tidak diperbolehkan kampanye untuk semua metode kampanye," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi detikcom, Selasa (26/3/2019).



Wahyu mengatakan terkait pengawasan atas aturan tersebut, diserahkan kepada Bawaslu. Menurutnya, Bawaslu memiliki ranah tugas dalam pengawasan.

"Pengawasan atas hal tersebut menjadi ranah Bawaslu," kata Wahyu.



Dalam pasal 53, disebutkan pada masa tenang seluruh media baik cetak, elektronik dan medsos dilarang menyiarkan kampanye. Berikut isi pasal 53 ayat 4 PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum:

Pasal 53

(4) Selama masa tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Sebelumnya, Kominfo sempat membahas soal masa tenang di media sosial. Menurut Kominfo yang dibatasi adalah penayangan iklan, sedangkan percakapan masyarakat pengguna media sosial disebut Kominfo tak bisa dilarang.

"Jadi yang dibatasi itu iklan, itu yang kita bicarakan tadi. Di dunia nyatanya dibatasi, kok di dunia digital tidak dibatasi. Jadinya, kita batasi iklan kampanye selama masa tenang dilakukan oleh siapapun," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (25/3/).

"Kalau tim kampanye itu kan resmi yang terdaftar, tentunya itu yang dilarang (berkampanye), karena itu yang resmi. Kalau masyarakat tidak bisa membatasi, mereka dilindungi kebebasan berekspresinya, tapi kalau yang berbayar itu yang dilarang," sambungnya.
(dwia/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed