DetikNews
Senin 25 Maret 2019, 21:56 WIB

Koalisi LSM Laporkan Badan Pertanahan Papua ke Bareskrim Terkait HGU

Audrey Santoso - detikNews
Koalisi LSM Laporkan Badan Pertanahan Papua ke Bareskrim Terkait HGU LSM melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Papua. (Audrey Santoso/detikcom)
Jakarta - Beberapa LSM menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Papua terkait lahan HGU di Papua. Pelaporan ini merupakan respons dari beberapa LSM yang menyebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil menolak membuka data HGU.

"Dalam pengaduan tertera terlapor adalah Kanwil BPN Provinsi Papua. Namun, dalam pengaduan, saya sudah menyampaikan keterlibatan Menteri ATR/BPN terkait penolakan membuka data HGU," kata Era Purnama Sari dari YLBHI dalam rilisnya, Senin (25/3/2019).

"Menurut kami, penolakan membuka data HGU adalah skema dari nasional dan pernyataan Menteri ATR/BPN mempertegas kecurigaan itu," sambung Era.



LSM seperti Walhi, FWI, KPA, Sawit Watch, Greenpeace, HuMA, TuK Indonesia, Auriga, AMAN, ICEL, ELSAM, JATAM, LBH Papua, LBH Banda Aceh, dan korban dari pemilik HGU turut mengawal pelaporan ini.

"Di Papua ada kasusnya, dan LBH Papua sudah menempuh jalur hukum terkait keterbukaan informasi. Sasaran kita (terkait keterbukaan informasi HGU) tidak hanya Papua, tapi Aceh juga," ungkap Era.

"LBH Papua sudah mengajukan sengketa informasi publik data HGU 31 perusahaan sawit. LBH Papua memenangi itu di PTUN Jayapura, tapi permohonan tidak juga dieksekusi," imbuh Era.

Pelaporan ini, disebut Era, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi konflik agraria yang terus mengalami eskalasi yang signifikan. Era menyebut ruang dialog yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan adil seakan ditutup dan sering kali berujung kriminalisasi.

"Salah satunya yang dialami oleh masyarakat Desa Perkebunan Sungai Lyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Karena memperjuangkan tanah tempat tinggalnya yang dianggap oleh PT Rapala merupakan bagian dari objek HGU perusahaan, saat ini 22 warga, termasuk kepala desa, ditetapkan sebagai tersangka," terang Era.

"Dikriminalisasi menggunakan Pasal 6 juncto Pasal 5 Prp No 51 Tahun 1960. Kasus ini hanya sedikit dari sekian banyak kasus yang menimpa masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah," lanjut dia.



Era, mewakili LSM lainnya, meminta Polri segera menindaklanjuti pengaduan ini. "Jangan sampai kasus ini dilimpahkan ke daerah karena tertutupnya informasi HGU adalah persoalan serius," tandas Era.

Laporan pihaknya teregistrasi dengan nomor: LP/B/0322/III/2019/BARESKRIM tertanggal 25 Maret 2019.
(aud/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed