DetikNews
Senin 25 Maret 2019, 16:04 WIB

Sindiran KPK soal Rangkap Jabatan Irjen-Sekjen di Kemenag

Haris Fadhil - detikNews
Sindiran KPK soal Rangkap Jabatan Irjen-Sekjen di Kemenag Ilustrasi KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - KPK turut mengomentari jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Agama (Kemenag) yang dirangkap sebagai pelaksana tugas oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nur Kholis Setiawan. Posisi Irjen sebagai pengawas internal suatu lembaga disebut tidak bisa berjalan bila skema rangkap jabatannya seperti itu.

"Irjen itu dari bagian unsur utama roda organisasi setelah bagaimana mereka merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan lalu seperti apa pengawas internal atau PI memantau semua potensi pelanggaran dan compliance yang tidak dipatuhi," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada detikcom, Senin (25/3/2019).

"Ada PI saja belum tentu perform organisasi, apalagi kalau tidak ada," imbuh Saut.

Posisi irjen pada suatu kementerian atau lembaga dianggap penting. Sedangkan di Kemenag posisi irjen kosong dan hanya diisi pelaksana tugas.

"Pejabat definitif dan sistem pengawasan yang lebih kuat sangat dibutuhkan di sebuah institusi, termasuk Kementerian Agama. Dengan adanya pengawasan internal yang kuat, mestinya dapat meminimalisir risiko-risiko penyimpangan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Jabatan Irjen terakhir dijabat Mochammad Jasin pada periode 2012-2017. Setelahnya, pada 2018, posisi itu diisi pelaksana tugas oleh Nur Kholis--yang juga menjabat Sekjen Kemenag. Jasin sendiri turut mengomentari rangkap jabatan itu.

Dia sebenarnya tidak masalah bila irjen diisi pelaksana tugas, asalkan masih dari lingkungan inspektorat jenderal atau itjen. Namun, bila kini diisi pelaksana tugas, apalagi dari luar itjen, menurut Jasin, akan timbul konflik kepentingan.

"Di kala pengawasan, controlling dicampur dengan actuating berarti sudah menyalahi prinsip manajemen yang baik," kata Jasin sebelumnya.

Kemenag memang tengah disorot belakangan ini karena adanya dugaan jual-beli jabatan setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK membongkarnya. OTT itu menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang diduga menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik M Muafaq Wirahadi.

Rommy mengakui menyampaikan aspirasi agar Haris dan Muafaq mendapat jabatan itu. Namun dia membantah menerima suap dari keduanya.

Di sisi lain, KPK menduga ada aktor lain di Kemenag dalam perkara ini, meski meyakini Rommy terlibat. Sebab, menurut KPK, Rommy tidak memiliki wewenang untuk pengisian jabatan di Kemenag.
(dhn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed