DetikNews
Senin 25 Maret 2019, 15:49 WIB

Rangkap Jabatan Irjen-Sekjen Kemenag Jadi Sorotan, Rawan Konflik Kepentingan

Haris Fadhil - detikNews
Rangkap Jabatan Irjen-Sekjen Kemenag Jadi Sorotan, Rawan Konflik Kepentingan Ilustrasi Kementerian Agama (Foto: dok Kemenag)
Jakarta - Rangkap jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) tengah disorot. Posisi yang dirangkap itu adalah Inspektur Jenderal atau Irjen dan Sekretaris Jenderal atau Sekjen.

Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin turut angkat bicara soal kondisi Kemenag. Awalnya Jasin menceritakan tentang kiprahnya selama menduduki jabatan di Kemenag.




Jasin memang pernah menjadi Irjen Kemenag pada periode 2012-2017 selepas dari KPK. Saat itu Jasin diangkat oleh Presiden--yang saat itu dijabat--Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), padahal tidak mendaftar di Kemenag.

Jasin kemudian tahu tentang latar belakang pengangkatannya sebagai Irjen Kemenag dari mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) zaman SBY, Dipo Alam. Saat itu Dipo bercerita pada Jasin tentang pengangkatannya.

"Pak SBY menyampaikan, ceritanya Pak Dipo Alam begitu, kalau Pak Jasin nggak cocok di Kepala LAN, cocoknya di Irjen Kemenag karena di sana banyak korupsinya. Ditirukan kata-kata itu oleh Pak Dipo Alam setelah saya bertanya. Kan saya nggak daftar di Kementerian Agama," kata Jasin pada detikcom, Senin (25/3/2019).

"Justru Pak Jasin ditugasi untuk mencegah korupsi di sana (Kemenag) karena di sana banyak korupsinya. Katanya Pak SBY, dia bilang begitu," sambung Jasin.

Di awal menjabat sebagai Irjen Kemenag, Jasin menyebut belum ada sistem rekrutmen terbuka pengisian jabatan di Kemenag. Dia mengaku justru mengusulkan sistem itu.

"Open recruitment itu yang mendorong saya. Pertama kali open recruitment di Kementerian Agama itu untuk pengisian jabatan di eselon II di Itjen, itu dengan open assessment. Saya bilang sama Sekjen yang lama sekarang harus dibuka, dari yang banyak jadi sedikit karena melewati beberapa tahapan," ucapnya.

"Pengisian pertama untuk assessment itu ya di Itjen, karena Irjen-nya saya dari KPK, jebolan KPK. Masa jebolan KPK nggak bisa membenahi sistem di situ," imbuh Jasin.

Persyaratan disusun untuk rekrutmen itu mulai dari urusan administrasi hingga kompetensi. Jasin mengatakan peserta seleksi yang pernah terkena hukuman disiplin sudah pasti tidak akan lolos di tahap administrasi.




"Waktu (saya) masuk itu ada korupsi Alquran. Terus jajaran eselon II, eselon III, eselon IV-nya yang terlibat ya kita proses, penegakan disiplin itu ya dikeluarkan," ujar Jasin.

Selepas Jasin tidak menjabat sebagai Irjen Kemenag, posisi itu diisi pelaksana tugas (Plt) oleh Nur Kholis Setiawan yang juga menjabat sebagai Sekjen Kemenag pada tahun 2018. Setelahnya di awal tahun 2019, KPK membongkar dugaan jual-beli jabatan di Kemenag melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Romahurmuziy alias Rommy.

Rommy sebagai anggota DPR disangka KPK menerima suap dari Haris Hasanuddin selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur dan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik. Salah satu yang disorot yaitu Haris yang ternyata pernah terkena hukuman disiplin tetapi masih bisa menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur itu.

"Kanwil itu kan pejabat strategis di provinsi. Kalau melanggar disiplin ya secara administrasi udah nggak lulus. Kalau itu diangkat itu salah atau nggak, menyalahi apa? PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, jadi ada yang dilanggar di situ," kata Jasin.

Jasin menyebut posisi Irjen tidak 'haram' diisi pelaksana tugas selama pejabat yang mengisi masih bertugas di lingkungan Inspektorat Jenderal atau Itjen. Sedangkan posisi Irjen Kemenag saat ini malah diisi Sekjen aktif.

"Kalau nggak dirangkap gimana? Ya Plt saja, beberapa di antara eselon II-A yang ada itu kan banyak, misalnya inspektorat wilayah mana, atau inspektorat investigasi kan ada inspektur-nya, di Plt kan bisa. Jadi biar Sekjen biar bekerja dengan bidang tugasnya. Jadi clear gitu lho. Jadi orang dalam dari Itjen sendiri diangkat jadi Plt sehingga tidak ada istilahnya konflik kepentingan," kata Jasin.




"Di kala pengawasan, controling dicampur dengan actuating berarti sudah menyalahi prinsip manajemen yang baik," imbuh Jasin.

Posisi Irjen itu disebut Jasin seharusnya dapat mencegah terjadinya potensi penyimpangan. Namun bila posisi itu dirangkap dari luar Itjen maka menurutnya pelanggaran bisa terjadi seperti tampak pada perkara OTT yang baru diungkap KPK.

"Sekarang kan nggak, yang gitu-gitu nggak dilakukan sekarang. Jadi ada penyimpangan misalnya oknum suap menyuap nggak kedeteksi sehingga diproses hukum. Laporan masyarakat tentang korupsi di Kemenag oleh Itjen tidak ditindaklanjuti. Tendensinya seperti itu, diduga seperti itu, beberapa laporan menyampaikan seperti itu," kata Jasin.


Simak Juga "Mahfud Sentil Ocehan Rommy, Bicara Ritual Pejabat Kena OTT KPK":

[Gambas:Video 20detik]


(dhn/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed