KPK Datangi Pemprov Maluku, Sosialisasikan Slogan 'Pilih yang Jujur'

Jakarta - KPK bakal mendatangi Pemprov Maluku untuk membahas pencegahan korupsi terintegrasi. Selain itu, KPK juga bakal melakukan evaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi hingga sosialisasi slogan 'Pilih yang Jujur' di sana.

"Rapat koordinasi tersebut akan membicarakan evaluasi terhadap 7 program pencegahan yang dijalankan oleh pihak pemprov," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (25/3/2019).
Kegiatan tersebut bakal digelar di Gubernur Maluku dengan peserta para pejabat di lingkungan Pemprov Maluku. Febri mengatakan KPK juga bakal menyampaikan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) jajaran Pemprov Maluku.

Febri menyebut ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan pemprov Maluku dalam hal pencegahan korupsi. Antara lain perbaikan perencanaan, penganggaran hingga manajemen barang milik daerah.

Selain bicara soal pencegahan korupsi di Pemprov Maluku, Febri mengatakan KPK juga bakal menyosialisasikan tagline 'Pilih yang Jujur' terkait pemilu. Slogan itu, menurut Febri, juga ditujukan agar para ASN dan pejabat Pemrpov Maluku jujur dalam bertugas.

"Dalam konteks tagline 'Pilih yang Jujur', KPK juga mengingatkan bahwa slogan ini juga berarti para pejabat dan ASN di Maluku agar jujur dalam melaksanakan tugasnya dan bersikap netral," ucap Febri.

Baca juga: KPK Ingatkan Warga Cek Rekam Jejak Caleg demi Cegah Korupsi Politik

Dia kemudian mengingatkan agar Pemprov Maluku segera memberhentikan para ASN yang terbukti terlibat korupsi. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu langkah agar tidak ada penyalahgunaan jabatan di jajaran Pemprov Maluku.

"Mendorong pemberhentian ASN atau PNS yang telah terbukti bersalah melakukan korupsi hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan pelaksanaan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN," jelasnya.

Febri kemudian mengatakan KPK akan bersafari ke sejumlah instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga BPJS di daerah Maluku selama sepekan ke depan. Tujuannya, agar semua instansi terlibat dalam perbaikan di Pemprov Maluku.

"Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan seluruh instansi dalam upaya perbaikan di Maluku," tutur Febri. (haf/gbr)