KPK Temukan 1.031 Lahan Pemkab OKI Tak Bersertifikat

Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 1.031 aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan belum memiliki sertifikat. KPK juga temukan 360 persil (sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk perkebunan atau perumahan) belum masuk dalam neraca keuangan.

Kepala Satuan Tugas II Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Aida Ratna Zulaiha, di Palembang, Jumat, mengatakan, temuan di Pemkab OKI ini berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi penerimaan daerah untuk upaya pencegahan korupsi.

Baca juga: Sita Rumah Mewah Bupati Garut, KPK Periksa Semua Ruangan

"Berdasarkan pemantauan kami di lokasi, ada 1.031 aset tanah belum bersertifikat dan ada 73 aset tanah yang sudah bersertifikat," kata Aida yang dikutip dari Antara, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: KPK Sita 10 Bidang Aset Tersangka Korupsi di Tulungagung

Karena itu, KPK mendorong percepatan program legalitas kepemilikan aset ini, sehingga semua aset milik pemerintah kabupaten dapat terlindungi. Dalam pendampingan ini, KPK akan mengidentifikasi lebih dalam terkait aset-aset pemkab yang sudah dikuasai pihak lain.

Menurutnya, berdasarkan pertemuan dengan Bupati OKI Iskandar, di Kayuagung, Kamis (21/3), diketahui bahwa sebenarnya pemkab sudah menyurati pihak-pihak yang menguasai aset-aset tersebut namun belum direspons dengan balik.

"KPK bersedia membantu pemkab memulihkan atau mengembalikan aset-aset yang dikuasai pihak lain itu." tutur Aida. (rvk/ras)